Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil 5 Calon Anggota BPK, Ada Kader Partai hingga Anak Buah Prabowo

image-gnews
Anggota Komisi XI DPR RI saat menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK oleh Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 September 2022. Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2022-2027 yang diikuti sebanyak 9 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota Komisi XI DPR RI saat menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK oleh Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 September 2022. Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2022-2027 yang diikuti sebanyak 9 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IX DPR resmi mengumumkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Lima orang itu terdiri dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daniel Lumban Tobing, Auditor BPK Akhsanul Khaq, Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Bobby Adhityo Rizaldi, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Budi Prijono, dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) Fathan Subchi Badawi. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara mengatakan para anggota dewan akan memberikan pandangan atas makalah, paparan, dan cara menjawab dalam memilih calon anggota BPK selama uji kepatutan dan kelayakan. “Kita langsung pemilihan. Biasanya kalau tidak ada kesempatan, akan ada voting,” kata Amir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. 

Lantas, bagaimana sosok kelima calon anggota BPK tersebut? 

Profil Daniel Lumban Tobing

Daniel lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 14 Desember 1967. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Takushoku University, Tokyo pada 1987 dan Kyoto University, Kyoto, Jepang pada 1993. Tak hanya itu, dia juga memiliki beberapa sertifikasi, meliputi Certified State Finance Auditor (2019), Certified Forensic Auditor (2020), dan Certifie Internal Audit Executive (2021). 

Daniel Lumban Tobing. X.com/@BPKRI

Daniel kini menjadi anggota II BPK sejak 2022, dari sebelumnya menjabat sebagai anggota VII BPK periode 2019-2022. Dia diketahui juga pernah menjadi anggota Badan Anggaran DPR (2009-2014), anggota Komisi IV DPR (2009-2010), anggota Komisi VI DPR (2010-2014), anggota Komisi IX DPR (2014-2017), dan anggota Komisi VI DPR (2017-2019). 

Sebelum bekerja di lembaga negara, Daniel lebih dahulu mengawali kariernya di perusahaan swasta sebagai Management PT Hirose Electric Indonesia (1993-1997) dan General Manager PT Indonesia Epson Industry (1997-2009). Sementara organisasi yang pernah diikutinya adalah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang (1991-1993), Gabungan Elektronika Jakarta (2004-2009), serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (2010-2015). 

Profil Akhsanul Khaq

Akhsanul dilantik menjadi Auditor Utama Keuangan Negara I (Tortama KN I) BPK di Auditorium BPK, Jakarta pada Jumat, 1 Juli 2022. Pelantikan itu didasarkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TPA Tahun 2022 dan Keppres Nomor 77/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPK. 

Akhsanul Khaq. BPK RI

Akhsanul terpantau beberapa kali muncul di hadapan publik, salah satunya saat pertemuan akhir (exit meeting) penyerahan laporan temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2023 pada Juni lalu. Dia kala itu berperan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tortama KN I BPK. 

Dalam exit meeting tersebut, Akhsanul mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kemenkumham hingga sebanyak 14 kali. “Capaian ini mencerminkan upaya-upaya yang telah dilakukan Kemenkumham dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik,” ucap Akhsanul di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara. 

Profil Bobby Adhityo Rizaldi

Bobby lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974. Dia adalah lulusan Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Trisakti (1991-1995) dan meraih gelar Magister of Business Administration (MBA) dari Cleveland State University, Amerika Serikat (1996-1998). 

Calon Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Riwayat pekerjaannya dimulai dari Kantor Akuntan Publik (KAP) KPMG Hanadi Sujendro dan Rekan (1994-1995). Bobby selanjutnya beberapa kali pindah perusahaan, mulai dari Robert Half Inc (1998-1999), Deloitte Touche Tohmatsu (1999-2002), hingga Conocophillips Indonesia Inc (2002-2004). 

Pada 2004, Bobby mulai bekerja di lembaga negara, yaitu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas hingga 2008. Dia pun kemudian mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014 dan kembali terpilih sebagai Anggota DPR Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) Sumatra Selatan II pada periode 2014-2019. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di lingkup organisasi, Bobby tercatat pernah menjadi pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) periode 2003-2010, wakil ketua umum AMPI (2010-2016), wakil sekjen Pimpinan Pusat (PP) Kolektif Kosgoro 1957 (sebelumnya Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong) pada 2013-2018, dan ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) pada 2017. 

Profil Budi Prijono

Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Budi Prijono merupakan lulusan Perwira Pertama (Pama) Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri (sekarang Akademi TNI) pada 1988. Dia kini menjabat sebagai Irjen Kemhan sejak 27 Juni 2022. 

Budi Prijono. Kemhan.go.id

Pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur pada 16 Juni 1966 tersebut mengawali karier kemiliterannya sebagai Danton Bekhar Kihub Brigib VI/2 Kostrad pada 1989. Kemudian, dia juga pernah menjadi Dankihub Brigif VI/2 Kostrad (1993), Dansubdenhar Hub Kostrad (1997), Dandenma Pusdikhub Kodiklat TNI AD (1999), dan Gumil Gol VI Teknika Pusdikhub Kodiklat TNI AD (1999). 

Selanjutnya, menjadi Kasiorg/Dok Depkom Pusdikhub Dithubad (2001), Kasipam Pusdikhub Kodiklat TNI AD (2002), Pamen Kodiklat TNI AD (Dik Seskoad) (2003), Kabagrenkon Subdit Binkom Dithubad (2003), Pa Hub Divif 2 Kostrad (2004), Kabagrenproggar Set Dithubad (2004), Pamen Dithubad (Tugas Pbb Milobs) (2006), Pabandya-3/Dalprog Spaban V/Srenad (2007), Pabandya-1/Renproggartin Srenad (2008), dan Kahubdam IV/DIP (2009). 

Berikutnya, sebagai Pgs. Asrendam IV/DIP (2010), Asren Kasdam XVI/PTM (2010), Paban I/Ren Sterad (2011), Paban III/ Litbangasro (2012), Paban II/ Renproggar (2012), Paban IV/Renproggar Srenad (2012), Pamen Denma Mabesad (Dik Lemhannas) (2014), Paban I/Ren Slogad (2014), Dirhubad (2015), Komandan Satkomlek TNI (2017), Kabaranahan Kemhan (2019), dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (2020). 

Profil Fathan Subchi Badawi

Fathan merupakan Anggota DPR Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah II sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024. Pria kelahiran Demak, Jawa Tengah pada 11 Februari 1970 itu kini dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi XI dan Sekretaris Fraksi PKB DPR. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel

Selain periode 2019-2024, Fathan sebelumnya juga terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode 2014-2019. Sementara di lingkup organisasi, Fathan juga menjadi Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ika PMII) DKI Jakarta dan Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Demak se-Jabodetabek periode 2017-2022. 

Fathan diketahui pernah dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016. 

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa anggota DPR RI Fraksi PKB Fathan sebagai saksi untuk tersangka Hong Artha John Alfred (HA),” ujar Juru Bicara KPK kala itu, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019. 

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Pilihan Editor: Lemahnya Pemahaman SPI di BPK berpotensi Rugikan Keuangan Negara Rp 235,9 Triliun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nama Baik Proklamator Terpulihkan

26 menit lalu

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menghadiri silaturahmi kebangsaan dan penyerahan surat Pimpinan MPR kepada keluarga Bung Karno tentang tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 di Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Dok. PDI Perjuangan.
Nama Baik Proklamator Terpulihkan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 dicabut. Memulihkan nama baik Sang Proklamator, Bung Karno, dari tuduhan pengkhianatan G30S/PKI yang tidak terbukti dan tanpa proses peradilan.


Dasco Pastikan Tak Ada Tumpang Tindih Tupoksi jika Prabowo Tambah Kementerian

2 jam lalu

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) dan Adies Kadir (kanan) menyampaikan keterangan pers usai menjenguk pengunjuk rasa yang ditahan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Sufmi Dasco mengatakan telah menandatangani surat sebagai penjamin untuk 50 orang pengunjuk rasa yang diamankan pada aksi menolak revisi UU Pilkada. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Dasco Pastikan Tak Ada Tumpang Tindih Tupoksi jika Prabowo Tambah Kementerian

Dasco mengatakan penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo tak akan menimbulkan tumpang tindih.


Akan Diumumkan Jadi Ketua Timses RIDO, Riza Patria Ungkap Telepon dari Dasco dan Prabowo

2 jam lalu

Ahmad Riza Patria berpamitan pulang pada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Kementerian Dalam Negeri, 17 Oktober 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Akan Diumumkan Jadi Ketua Timses RIDO, Riza Patria Ungkap Telepon dari Dasco dan Prabowo

Riza Patria mengaku sudah ditelepon Dasco dan Prabowo terkait penunjukannya sebagai Ketua Timses RIDO hari ini.


Arsjad Rasjid Blak-blakan soal Munaslub Kadin: Penggiringan Opini TPN Ganjar-Mahfud hingga Berseberangan dengan Jokowi

3 jam lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Ahad, 15 September 2024. Direktur Utama Indika Energy itu bercerita seputar Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang pada Sabtu kemarin telah terlaksana. Tempo/Adil Al Hasan
Arsjad Rasjid Blak-blakan soal Munaslub Kadin: Penggiringan Opini TPN Ganjar-Mahfud hingga Berseberangan dengan Jokowi

Arsjad Rasjid melihat ada penggiringan opini tentang dirinya berseberangan dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.


Pengamat dan Pakar Dukung Anies Baswedan Dirikan Partai Politik

3 jam lalu

Foto: Anies Baswedan (YouTube Anies Baswedan)
Pengamat dan Pakar Dukung Anies Baswedan Dirikan Partai Politik

Anies Baswedan berencana mendirikan parpol setelah gagal mendapat dukungan di Pilkada 2024. Pengamat dan pakar beri dukungan.


PDIP Solo Bentuk Satgas Anti Politik Uang, Paslon Dilarang Bagi-bagi Sembako

13 jam lalu

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan pembentukan Satgas Anti Politik Uang dan Sembako saat ditemui di Taman Sunan Jogo Kali, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 15 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PDIP Solo Bentuk Satgas Anti Politik Uang, Paslon Dilarang Bagi-bagi Sembako

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo berharap rakyat jangan dibodohi terus dengan diiming-imingi sembako.


FX Rudy Lantik Tim Pemenangan Teguh Prakosa-Bambang Nugroho untuk Pilkada Solo 2024

18 jam lalu

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (kiri) melantik Tim Pemenangan Pilkada 2024 Teguh Prakosa-Bambang Nugroho di Taman Sunan Jogo Kali, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 15 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
FX Rudy Lantik Tim Pemenangan Teguh Prakosa-Bambang Nugroho untuk Pilkada Solo 2024

FX Rudy melantik Tim Pemenangan Pilkada 2024 Teguh Prakosa dan Bambang Nugroho. Mereka menargetkan menang dengan perolehan 60 persen suara.


Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

19 jam lalu

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024. Tempo/Oyuk Ivani Siagian
Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

Usai terpilih menjadi Ketua Umum Kadin versi Munaslub, Anindya Bakrie akan melapor ke Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.


Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

20 jam lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. Produk yang kena cukai meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau saset. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bergulir sejak 2017 dan sempat masuk RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi tidak dijalankan


Sebut Kabinet Zaken Hanya Gimik, Ini Saran Pengamat untuk Prabowo

20 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sebut Kabinet Zaken Hanya Gimik, Ini Saran Pengamat untuk Prabowo

Analis komunikasi politik Khafidlul Ulum menganggap wacana kabinet zaken Prabowo bertentangan dengan realita politik di lapangan.