TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menempatkan uang negara sebesar Rp 30 triliun di bank milik negara atau Himbara untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Penempatan dana itu akan dievaluasi tiap tiga bulan oleh sejumlah pemangku kebijakan terkait.
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, Herry Sidharta, menyatakan dana yang akan ditempatkan di bank yang dipimpinnya itu akan diprioritaskan untuk digelontorkan membiayai program padat karya. Pasalnya, program itu dinilai memberi stimulan yang paling tepat untuk pertumbuhan ekonomi.
"Kami dari BNI sudah menyiapkan bahwa paling tidak kita akan memberikan prioritas kepada yang padat karya," ujar Herry dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan penempatan dana dilakukan dengan mekanisme deposito dengan suku bunga sama dengan yang diperoleh waktu dana ditempatkan di BI, yaitu 80 persen dari suku bunga acuan BI. Ia juga mengingatkan penempatan dana pemerintah di bank umum tidak boleh untuk membeli surat berharga negara atau SBN dan tidak boleh untuk transaksi valuta asing.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN , Pahala Nugraha Mansury menyebutkan sebanyak 40 persen dari dana pemerintah yang ditempatkan di bank yang dipimpinnya itu akan disalurkan dalam bentuk KPR bersubsidi.
"Kami sebagai bank yang memang fokusnya adalah sektor perumahan, tentunya komitmen kami dari dana yang disalurkan, akan melakukan ekspansi sampai dengan tiga kali. Dan fokus kami 40 persen akan disalurkan kepada KPR bersubsidi," ujar Pahala.
Saat ini BTN juga tengah diberi kepercayaan untuk menyalurkan kredit untuk 146 ribu rumah bersubsidi. Adapun total nilai kredit yang yang ditargetkan bisa dikucurkan hingga akhir tahun 2020 ini sekitar Rp 18 triliun sampai Rp 20 triliun.
BTN juga menyalurkan kredit konstruksi yang terkait KPR bersubsidi dan juga untuk KPR non-subsidi. "Kami optimistis bahwa harapan yang ditaruh kepada bank BTN ini akan bisa terlaksana," kata Pahala.
YEREMIAS A. SANTOSO | ANTARA
