DPR Kritik Kebijakan Bantuan Likuiditas untuk Perbankan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Misbakhun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Misbakhun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan penggunaan instrumen bank jangkar sebagai penopang likuiditas perbankan merupakan langkah mundur dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

    Politisi Partai Golkar itu menyebutkan 15 bank aset terbesar tidak seharusnya mendapat beban baru akibat skema penyelamatan dan pemulihan ekonomi yang tak ideal.

    “Ini dipaksakan dan sebagai kompromi antar-anggota KSSK yang masih menjaga hegemoni egosentris lembaganya,” ulas Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Kamis 13 Mei 2020.

    Misbakhun menyebutkan bank jangkar seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah disibukkan dengan kewajiban restrukturisasi dalam jumlah besar.

    Penambahan tugas sebagai penyeleksi bank penerima bantuan likuiditas justru mengganggu kinerja bank-bank pelat merah, sekaligus menimbulkan konflik kepentingan.

    “Bagaimana mungkin bank Himbara mengurus keperluan likuiditas bank lain, bahkan menangani restrukrisasi kredit nasabah bank lain, sementara pada saat yang sama bank-bank pemerintah harus merestrukturisasi kredit nasabahnya sendiri,” ulas  Misbakhun.

    Lebih lanjut Misbakhun menambahkan, program penyelamatan sektor keuangan dan perbankan seharusnya mencakup bantuan untuk sektor riil. Sebab, relaksasi dan restrukturisasi kredit serta pemberian pinjaman baru merupakan bagian dari upaya menggerakkan sektor riil pada masa pandemi Covid-19, namun belum menyentuh langsung upaya memulihkan perekonomian nasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Satu Tahun Bersama Covid-19, Wabah yang Bermula dari Lantai Dansa

    Genap satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Kasus pertama akibat virus corona, pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.