TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menginginkan di masa mendatang subsidi energi seperti listrik dan bahan bakar minyak skemanya langsung diterima rakyat.
"Kebijakan ke depan, kami ingin BUMN tidak terima subsidi, langsung ke rakyat," ujar dia dalam siaran langsung, Jumat. 3 April 2020. Rencana itu, menurut Erick, telah dibicarakan bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
Dengan skema subsidi langsung kepada rakyat, Erick meyakini penyaluran dana bantuan itu bisa lebih transparan. Di samping itu, dengan demikian perusahaan pelat merah pun bisa berfokus untuk memikirkan korporasi.
Erick pun berharap kebijakan yang direncanakannya itu nantinya bisa mengubah paradigma berpikir para pimpinan perusahaan pelat merah. "Jangan nanti bagian-bagian buku-buku ini jadi bagian grey area yang akhirnya mohon maaf, ada yang namanya window dressing. Kami enggak mau," kata pendiri Mahaka Group itu.
Terkait dengan gagasannya itu, Erick mengatakan pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mencapai kesepakatan. Namun, ia belum bisa mengumumkan hasilnya. "Biar diumumkan Menkeu."
Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, alokasi anggaran untuk subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 125,34 triliun. Rinciannya, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak tahun berjalan sebesar Rp 18,7 triliun dan anggaran subsidi elpiji tahun berjalan sebesar Rp 49,39 triliun.
Ke depannya, Erick mengatakan kementeriannya juga akan mulai merancang kebijakan di sektor pupuk. Oleh karena itu, kata dia, Kementerian BUMN akan mulai mempelajari soal pupuk dan mulai akan menggelar rapat tersendiri mengenai komoditas tersebut.
CAESAR AKBAR
