Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPH Migas Bisa Turunkan Tarif Iuran Penyaluran Gas, Ini Syaratnya

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Pekerja memeriksa pipa gas metan di instalasi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biogas berkapasitas 700 kilowatt di Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara  V Terantam, Kabupaten Kampar, Riau (4/3/2019).  ANTARA FOTO/FB Anggoro
Pekerja memeriksa pipa gas metan di instalasi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biogas berkapasitas 700 kilowatt di Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara V Terantam, Kabupaten Kampar, Riau (4/3/2019). ANTARA FOTO/FB Anggoro
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menyatakan siap menurunkan tarif iuran penyaluran gas. Penurunan harga gas itu guna mendukung penyesuaian tarif gas pada kisaran US$ 6 mmbtu.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa menyatakan, pihaknya siap untuk mendukung rencana pemerintah untuk menyesuaikan tarif gas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 yang akan berlaku pada 1 April 2020. “BPH Migas menyampaikan kalau mau dihilangkan, kami siap dihilangkan,” katanya di Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.

Namun syaratnya, kata Fanshurullah, PP no 48 Tahun 2019 harus direvisi terlebih dahulu. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2019 itu sendiri mengatur besaran iuran yang wajib dibayar oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga gas bumi didasarkan pada perkalian realisasi jumlah volume atau jumlah energi gas bumi yang dijual dengan 0,25 persen.

“Jadi kalau mau merevisi dari 0,25 ke 0 harus direvisi terlebih dahulu PP nya,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN berupaya menekan harga gas berada di kisaran US$6 mmbtu, sesuai dengan Peraturan Presiden nomer 40 tahun 2016. Untuk penerapan Perpres No.40 itu, Direktur Utama PT PGN Tbk. Gigih Prakoso mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan untuk penghapusan PPN yang menjadi beban perusahaan karena tak bisa dikreditkan kepada pemerintah. "Kami menjual gas, kami enggak membebankan PPN maka biaya setelahnya PPN seperti PPN LNG kami usul dihapuskan," katanya. 

Pihaknya juga mengusulkan untuk penghapusan iuran kegiatan usaha gas bumi dimana akan dioptimalkan untuk infrastruktur gas. Pihaknya juga melakukan konsultasi dengan Kementerian ESDM dan BUMN dalam pelaksanaan Perpres 40 itu.  "Lalu kami usulkan penghapusan iuran gas bumi, nanti kami alihkan untuk pembangunan infrastruktur gas," ujar Gigih. 

BISNIS

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Petinggi PT PGN dan PT IAE

1 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Petinggi PT PGN dan PT IAE

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) periode 2017-2021.


KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Gas PT PGN, Bagaimana Modusnya?

2 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Gas PT PGN, Bagaimana Modusnya?

Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kerugian negara muncul lantaran PT PGN tak memiliki kajian dan mitigasi risiko bisnis yang memadai.


10 Negara Penghasil Gas Alam Terbesar di Dunia, Ada Indonesia?

6 hari lalu

Berikut ini deretan negara produsen gas bumi terbesar di dunia, di antaranya dipimpin oleh Amerika Serikat dan Rusia. Foto: Canva
10 Negara Penghasil Gas Alam Terbesar di Dunia, Ada Indonesia?

Berikut ini deretan negara produsen gas bumi terbesar di dunia, di antaranya dipimpin oleh Amerika Serikat dan Rusia.


Kronologi Kasus Korupsi PGN yang Rugikan Negara Rp 852 Miliar

7 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024. KPK juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dokumen pengadaan hingga bukti transfer saat melakukan penggeledahan di ruang kerja Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan 4 lokasi lainnya. TEMPO/Imam Sukamto
Kronologi Kasus Korupsi PGN yang Rugikan Negara Rp 852 Miliar

Dugaan korupsi di PGN diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.


Telusuri Dugaan Korupsi di PGN, KPK Geledah Tujuh Lokasi

8 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan perkembangan kasus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Telusuri Dugaan Korupsi di PGN, KPK Geledah Tujuh Lokasi

Tim penyidik KPK menggeledah tujuh lokasi yang berhubungan dengan dugaan korupsi di PT PGN.


Pascakebakaran, BPH Migas Tinjau Kilang Balikpapan untuk Memastikan Pasokan BBM Aman

10 hari lalu

Petugas melakukan pengecekan jaringan pipa minyak di kilang unit pengolahan (Refinery Unit) V, Balikpapan, Kalimantan Timur, 14 April 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Pascakebakaran, BPH Migas Tinjau Kilang Balikpapan untuk Memastikan Pasokan BBM Aman

BPH Migas memastikan pasokan BBM tetap terjaga dengan baik, saat meninjau Kilang Pertamina International (KPI) Refinery Unit (RU) V Balikpapan.


Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Tekankan Aspek Keamanan dalam Kegiatan Oprasional

12 hari lalu

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Tekankan Aspek Keamanan dalam Kegiatan Oprasional

Operasional industri migas harus mempersiapkan mitigasi jika ada keadaan-keadaan tertentu.


Penggunaan Pertalite Terus Naik Sejak Pandemi Berlalu, BPH Migas Minta Tambahan Kuota untuk 2025

13 hari lalu

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Penggunaan Pertalite Terus Naik Sejak Pandemi Berlalu, BPH Migas Minta Tambahan Kuota untuk 2025

BPH Migas mengajukan kuota distribusi jenis Pertalite sebesar 31,33 juta kilo liter-33,23 juta kilo liter, naik dari kuota tahun ini


Cara Batasi Pembelian LPG 3Kg: dari Cap 'Hanya untuk Masyarakat Miskin' sampai Pakai KTP

15 hari lalu

Ilustrasi tabung gas 3 kg (TEMPO/YUDONO)
Cara Batasi Pembelian LPG 3Kg: dari Cap 'Hanya untuk Masyarakat Miskin' sampai Pakai KTP

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengerem jatuhnya gas LPG 3 kilogram bersubsidi ke ang tak berhak, termasuk pembelian dengan KTP mulai 1 Juni


Pertamina Tergetkan Lifting Minyak 420 Ribu Barel per Hari pada 2024

15 hari lalu

Kilang Pertamina Internasional. Dok. PT KPI
Pertamina Tergetkan Lifting Minyak 420 Ribu Barel per Hari pada 2024

Pertamina menargetkan lifting minyak sebesar 420 ribu barel per hari pada 2024. Meningkat dibanding tahun sebelumnya