PGN Minta Ini ke Pemerintah Agar Harga Gas Tak Naik

Seorang melintas di depan meteran gas yang terpasang di dinding rumah susun di Surabaya, Jawa Timur, 7 Mei 2019. Jaringan gas bumi PGN pun mulai masuk sejak beberapa tahun lalu. Para pemilik usaha ini mengaku sejak menggunakan gas bumi, produksi kue mereka tidak mengalami kendala lagi terutama terkait bahan bakar. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN berupaya agar harga gas berada di kisaran US$ 6 mmbtu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. 

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan harga gas di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah, Kementerian ESDM, dan BPH Migas. "Formula biaya gas ditambah gasifikasi ditambah biaya transmisi, distribusi, dan niaga," ujarnya dalam RDP komisi VI, Senin, 3 Februari 2020. 

Adapun harga beli hulu berkontribusi sebesar 70 persen, lalu biaya transmisi sebesar 13 persen, dan biaya distribusi sebesar 17 persen. 

Agar harga gas sesuai dengan yang diatur pemerintah itu, PGN melakukan sejumlah cara untuk melakukan efisiensi dan transparan dalam internal. Salah satunya dengan melakukan efisiensi internal biaya transmisi dan distribusi gas melalui penghematan Opex dan Capex. 

Tak hanya itu, PGN juga mengusulkan penurunan gas hulu kepada pemerintah dan pemberian DMO gas sesuai kebutuhan volume penyaluran gas dan harga khusus. "Kami juga melakukan restrukturisasi bisnis," ucap Gigih.

Gigih menyatakan PGN mendorong agar penurunan gas hulu dan DMO gas sesuai dengan volume. "Maka pasokan gas untuk industri bisa diandalkan agar mereka bisa tumbuh," ucapnya. 

Ia juga mengusulkan untuk penghapusan PPN yang menjadi beban perusahaan karena tak bisa dikreditkan kepada pemerintah. "Kami menjual gas, kami enggak membebankan PPN. Maka biaya setelahnya PPN seperti PPN LNG, kami usul dihapuskan," katanya. 

Pihaknya juga mengusulkan untuk penghapusan iuran kegiatan usaha gas bumi di mana akan dioptimalkan untuk infrastruktur gas. PGN juga melakukan konsultasi dengan Kementerian ESDM dan BUMN dalam pelaksanaan Perpres 40 itu. "Lalu kami usulkan penghapusan iuran gas bumi, nanti kami alihkan untuk pembangunan infrastruktur gas," ujar Gigih. 

BISNIS






Gencarkan Penggunaan Kendaraan Listrik, Menteri ESDM Fokuskan Pembenahan Sektor Hulu

15 jam lalu

Gencarkan Penggunaan Kendaraan Listrik, Menteri ESDM Fokuskan Pembenahan Sektor Hulu

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan sosialisasi penggunaan kendaraan listrik.


Bapeten Sebut Pemerintah Targetkan PLTN Terealisasi pada 2039 Dukung Net Zero Emission

1 hari lalu

Bapeten Sebut Pemerintah Targetkan PLTN Terealisasi pada 2039 Dukung Net Zero Emission

Bapeten telah menyiapkan regulasi infrastruktur penyelamatan nuklir mulai dari lokasi pembangunan PLTN yang harus memenuhi syarat.


Harga Batu Bara Acuan Anjlok ke 281,48 USD Per Ton, Pemicunya?

2 hari lalu

Harga Batu Bara Acuan Anjlok ke 281,48 USD Per Ton, Pemicunya?

Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada Desember 2022 menurun 8,67 persen atau 26,72 USD per ton. Harga yang semula di angka 308,2 USD per ton pada November 2022, kini menjadi 281,48 USD per ton.


Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

2 hari lalu

Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdiskusi soal rencana pembagian rice cooker untuk masyarakat.


Ada Beking Tambang Ilegal di Jawa Tengah, ESDM: Tiba-tiba Muncul, Hilang Lagi

3 hari lalu

Ada Beking Tambang Ilegal di Jawa Tengah, ESDM: Tiba-tiba Muncul, Hilang Lagi

Dinas ESDM Jawa Tengah mengakui para pelaku tambang ilegal adalah pemain lama.


Timbul Tenggelam Tambang Ilegal di Jawa Tengah, Ada Beking Kuat?

3 hari lalu

Timbul Tenggelam Tambang Ilegal di Jawa Tengah, Ada Beking Kuat?

Tambang ilegal tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.


Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

4 hari lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.


Anggaran Rice Cooker Gratis Belum Ada, Menteri ESDM: Masih Perlu Pendalaman

5 hari lalu

Anggaran Rice Cooker Gratis Belum Ada, Menteri ESDM: Masih Perlu Pendalaman

ESDM menegaskan wacana pembagian paket bantuan rice cooker listrik senilai Rp500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) belum final.


Mendag Enggan Komentar soal RI Kalah Gugatan Ekspor Nikel

5 hari lalu

Mendag Enggan Komentar soal RI Kalah Gugatan Ekspor Nikel

RI kalah atas gugatan ekspor bijih nikel yang diajukan di World Trade Organization. Pemerintah akan mengajukan banding.


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Diuntungkan?

6 hari lalu

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Diuntungkan?

Mamit Setiawan, menanggapi wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan membagikan 680 ribu unit penanak nasi listrik alias rice cooker.