Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PGN Minta Ini ke Pemerintah Agar Harga Gas Tak Naik

image-gnews
Seorang melintas di depan meteran gas yang terpasang di dinding rumah susun di Surabaya, Jawa Timur, 7 Mei 2019. Jaringan gas bumi PGN pun mulai masuk sejak beberapa tahun lalu. Para pemilik usaha ini mengaku sejak menggunakan gas bumi, produksi kue mereka tidak mengalami kendala lagi terutama terkait bahan bakar. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Seorang melintas di depan meteran gas yang terpasang di dinding rumah susun di Surabaya, Jawa Timur, 7 Mei 2019. Jaringan gas bumi PGN pun mulai masuk sejak beberapa tahun lalu. Para pemilik usaha ini mengaku sejak menggunakan gas bumi, produksi kue mereka tidak mengalami kendala lagi terutama terkait bahan bakar. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN berupaya agar harga gas berada di kisaran US$ 6 mmbtu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. 

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan harga gas di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah, Kementerian ESDM, dan BPH Migas. "Formula biaya gas ditambah gasifikasi ditambah biaya transmisi, distribusi, dan niaga," ujarnya dalam RDP komisi VI, Senin, 3 Februari 2020. 

Adapun harga beli hulu berkontribusi sebesar 70 persen, lalu biaya transmisi sebesar 13 persen, dan biaya distribusi sebesar 17 persen. 

Agar harga gas sesuai dengan yang diatur pemerintah itu, PGN melakukan sejumlah cara untuk melakukan efisiensi dan transparan dalam internal. Salah satunya dengan melakukan efisiensi internal biaya transmisi dan distribusi gas melalui penghematan Opex dan Capex. 

Tak hanya itu, PGN juga mengusulkan penurunan gas hulu kepada pemerintah dan pemberian DMO gas sesuai kebutuhan volume penyaluran gas dan harga khusus. "Kami juga melakukan restrukturisasi bisnis," ucap Gigih.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gigih menyatakan PGN mendorong agar penurunan gas hulu dan DMO gas sesuai dengan volume. "Maka pasokan gas untuk industri bisa diandalkan agar mereka bisa tumbuh," ucapnya. 

Ia juga mengusulkan untuk penghapusan PPN yang menjadi beban perusahaan karena tak bisa dikreditkan kepada pemerintah. "Kami menjual gas, kami enggak membebankan PPN. Maka biaya setelahnya PPN seperti PPN LNG, kami usul dihapuskan," katanya. 

Pihaknya juga mengusulkan untuk penghapusan iuran kegiatan usaha gas bumi di mana akan dioptimalkan untuk infrastruktur gas. PGN juga melakukan konsultasi dengan Kementerian ESDM dan BUMN dalam pelaksanaan Perpres 40 itu. "Lalu kami usulkan penghapusan iuran gas bumi, nanti kami alihkan untuk pembangunan infrastruktur gas," ujar Gigih. 

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

7 jam lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

12 jam lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


Cerita Industri Rumahan Sepatu Kulit Depok

1 hari lalu

Owner toko New Hunteria H. Muhammad Adha menunjukan hasil produksinya di Jalan Sersan Aning, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Cerita Industri Rumahan Sepatu Kulit Depok

Efek barang impor asal Cina juga dirasakan pengrajin sepatu kulit asal Depok.


Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

1 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

Insentif HGBT berlaku untuk tujuh kelompok industri yang meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.


Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

1 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti.


Kadin Minta Aturan Bea Masuk Impor Tidak Ganggu Pasokan Bahan Baku Industri

1 hari lalu

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menemui awak media usai mengadakan pembicaraan tertutup di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Kadin Minta Aturan Bea Masuk Impor Tidak Ganggu Pasokan Bahan Baku Industri

Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid minta aturan bea masuk impor tidak menggangu pasokan bahan baku industri dalam negeri.


Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

3 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

Peneliti Indef mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan impor.


INDEF soal Bea Masuk Anti Dumping Keramik: Memberatkan Konsumen dan Belum Mendesak

4 hari lalu

Pekerja melakukan proses pembuatan keramik dinding di pabrik Roman Keramik, Balaraja, Tanggerang, Banten, 9 Maret 2017. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mendesak pemerintah agar menurunkan harga gas industri. Tempo/Tony Hartawan
INDEF soal Bea Masuk Anti Dumping Keramik: Memberatkan Konsumen dan Belum Mendesak

INDEF menilai rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping untuk keramik belum mendesak dan berpotensi memberatkan konsumen.


Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

5 hari lalu

Ketum PSSI Erick Thohir. PSSI.org
Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

Menteri BUMN Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.


Industri Baja Lokal Berkontribusi Bangun IKN, Airlangga: Tuan Rumah di Negara Sendiri

5 hari lalu

Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Industri Baja Lokal Berkontribusi Bangun IKN, Airlangga: Tuan Rumah di Negara Sendiri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kontribusi industri baja lokal terhadap pembangunan IKN menunjukkan baja nasional sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.