Kapal Cina ke Natuna, Eks Satgas 115 Sebut Bukan Karena Susi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Susi Pudjiastuti  dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019. Dalam kunjungan ini, menteri Susi mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung sebagai salah satu pulau terluar Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara. KKP

    Menteri Susi Pudjiastuti dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019. Dalam kunjungan ini, menteri Susi mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung sebagai salah satu pulau terluar Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara. KKP

    Tempo.Co, Jakarta - Mantan Koordinator Staf Tugas Illegal Fishing atau Satgas 115, Mas Achmad Santosa, membantah jika larangan kapal tangkap ikan di atas 150 GT menjadi penyebab banyaknya kapal ikan Cina di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Larangan itu terbit di era Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

    Menurut Achmad, jumlah kapal 150 GT di Indonesia sebenarnya hanya sekitar 70-an. “Kebanyakan rata-rata 100-an GT,” kata Achmad saat ditemui usai mengikuti diskusi soal Natuna di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2020.

    Khusus di Natuna, kata Achmad, ada sekitar 811 kapal yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebanyakan dari kapal ini hanya memiliki ukuran sekitar 70 sampai 90 GT. Sehingga, larangan itu tidak ada hubungannya dengan banyaknya kapal Cina di Natuna.

    Sejak beberapa hari terakhir, perseteruan terus terjadi setelah kapal nelayan Cina mengambil ikan di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna. Pengamat transportasi darat dan laut, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, perairan ZEE Natuna dimasuki Cina karena minim aktivitas kapal tangkap nelayan Indonesia.

    Menurut Bambang, Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu, Susi Pudjiastuti, telah melarang aktivitas kapal nelayan ukuran di atas 150 GT yang dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan. “Kebijakan tersebut membuat perairan ZEE Natuna kosong, sehingga kapal Cina dengan leluasa masuk,” kata mantan anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini.

    Achmad mengakui okupansi nelayan Indonesia di Natuna masih kurang, seperti pendapat Bambang. Namun, kata dia, situasi ini terjadi karena masih minimnya insentif untuk para nelayan sampai ke ZEE. Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengguyur sejumlah insentif bagi para nelayan ini, mulai dari subsidi bahan bakar sampai penghapusan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

    Achmad juga menilai tidak ada masalah dalam batasan kapal 150 GT. Ia menilai, kapal berukuran 100 sampai 150 GT sebenarnya sudah cukup untuk bisa meramaikan perairan di Natuna. “Saya kira 150 cukup, itu punya daya jelajah yang lumayan bagus,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ashraf Sinclair dan Selebritas yang Kena Serangan Jantung

    Selain Ashraf Sinclair, ada beberapa tokoh dari dunia hiburan dan bersinggungan dengan olah raga juga meninggal dunia karena serangan jantung.