REI Sebut Pemerintah Setujui Kuota FLPP Tambahan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Suwadinata, usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Suwadinata, usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Real Estate Indonesia Soelaeman Suwadinata mengatakan pemerintah telah menyepakati pemberian kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tambahan. Hal ini dilakukan untuk setelah pengurus REI bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2019.

    "Tadi Bapak Presiden sudah memberikan solusi yang sangat cepat. Menelepon Menteri Keuangan, dalam satu minggu ini, paling maksimal dua minggu, kuota FLPP tambahan, sesuai dengan usulan kementerian PUPR bisa dicairkan," kata Soelaeman saat ditemui usai pertemuan itu.

    Saat ini dana FLPP yang ada memang telah habis per Agustus lalu. Padahal, Soelaeman mengatakan untuk sampai di akhir tahun, REI membutuhkan dana subsidi untuk pembangunan 130.000 rumah FLPP.

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono telah mengajukan tambahan kuota FLPP ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan meminta dana sebesar Rp 8,6 triliun untuk 80.000 unit rumah. Dana ini yang kemudian disetujui oleh Jokowi dalam pertemuan itu.

    "Bagi kami ini cukup untuk mengambil nafas sampai november, tapi ini tidak ada masalah, sejauh kuota FLPP ini bisa direalisasikan di bulan September," kata Soelaeman.

    Pada Agustus lalu, kuota FLPP telah habis. Alhasil, pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh sejumlah pengembang pun terpaksa terhenti.

    Habisnya kuota FLPP tersebut sempat membuat pengembang jadi semakin tertekan karena kredibilitasnya terancam. Pembeli mulai meragukan kredibilitas pengembang karena rumah yang ingin dibeli tak kunjung dibangun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.