Sri Mulyani Jelaskan Alasan Pemindahan Ibu Kota Tak Masuk RAPBN 2020

Reporter

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Instagram/@retno_marsudi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pemindahan ibu kota tak masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020.

"Kami tidak masukkan karena seperti yang dilihat, masih dalam perencanaan dan nanti tergantung kepada desain akhir," ujar dia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat, 16 Agustus 2019. Ia pun mengatakan dana APBN memang kebutuhannya tidak akan terlalu besar pada tahap awal.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memastikan besar kebutuhan investasi guna membangun pusat pemerintahan baru tidak bakal membebani keuangan negara. Kendati berdasarkan hitungan Bappenas, besar investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota dengan luas 40 ribu hektare dan target penduduk 1,5 juta orang adalah Rp 485 triliun.

"Pembangunan pusat pemerintahan baru di Kalimantan dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi mencapai Rp 500 triliun. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) hanya membiayai Rp 93 triliun," ujar Bambang. Adapun sisanya bisa diambil dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN, maupun pembiayaan swasta.

Kendati tetap menggunakan duit APBN Rp 93 triliun, Bambang mengatakan dana tersebut pun diupayakan tidak mengambil sumber penerimaan APBN murni, seperti penerimaan dari perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. "Tapi didorong dari kerjasama pemanfaatan aset, yang di ibu kota baru dan Jabodetabek. Kita berupaya tidak mengganggu sumber penerimaan murni APBN," ujarnya. 

Bambang pun menegaskan dana itu tidak akan mengganggu prioritas lain, seperti yang disampaikan di APBN dan RPJMN 2020-2024.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada Jumat, 16 Agustus 2019. Pernyataan itu ia sampaikan dalam akhir bagian sebelum ia menutup pidatonya.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” tutur Jokowi di kompleks DPR/MPR RI, Senayan.

Jokowi beralasan pemindahan ibu kota merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Sebab, menurut dia, ibu kota bukan hanya simbol identitas, melainkan juga cermin kemajuan bangsa.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI






Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

11 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

12 jam lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 23 September 2022, dimulai dengan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK.


Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

2 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

2 hari lalu

Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Sebut Tantangan Fiskal Usai Pandemi, Rupiah Kian Tertekan

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Sebut Tantangan Fiskal Usai Pandemi, Rupiah Kian Tertekan

Berita terpopuler pada Kamis, 22 September 2022, dimulai dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal tantangan fiskal usai pandemi.


Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

3 hari lalu

Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

Sri Mulyani mengusulkan agar PMN kepada 8 BUMN diberikan dalam bentuk Barang Milik Negara.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

3 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.


The Fed Masih Agresif, Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Kenaikan Harga Komoditas

3 hari lalu

The Fed Masih Agresif, Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Kenaikan Harga Komoditas

Sri Mulyani menyebut kenaikan The Fed akan menekan pertumbuhan ekonomi Amerika yang bakal merembet ke harga-harga komoditas.