Ibu Kota Pindah Kalimantan, Apindo Ingin Desentralisasi Ekonomi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta W. Kamdani, menilai rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan sebagai hal positif untuk pembangunan Indonesia ke depannya.

    "Dengan pemindahan ibu kota, kami harapkan terjadi desentralisasi pengelolaan ekonomi dari Jawa ke kota-kota besar terdekat di daerah di mana sumber daya ekonomi kita berada agar produk kita lebih efisien," ujar dia dalam pesan singkat, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Shinta mencontohkan, produk perikanan dari Sulawesi atau Maluku bisa diproses dan dikalengkan di sana tanpa perlu dibawa dulu ke Surabaya dan bisa langsung diekspor ke Amerika Serikat. Menurut dia, selama ini kegiatan dan transaksi ekonomi banyak terpusat di Jawa. "Banyak produk yang kita produksi menjadi kurang efisien karena biaya logistik domestik yang tinggi."

    Dengan desentralisasi, Shinta yakin akan terjadi pembangunan infrastruktur ekonomi yang lebih merata di daerah. Sehingga, pelaku usaha dan investor lebih tertarik untuk membangun pabrik pengolahan di tempat terdekat dengan sumber daya ekonomi yang umumnya ada di daerah. Dengan demikian, secara tidak langsung, ekspor Indonesia bisa lebih kompetitif lantaran produk dari daerah bisa langsung ke negara tujuan ekspor tanpa harus memutar ke Jawa dulu.

    Di samping itu, Shinta menambahkan, Jakarta bisa menjadi sentra ekonomi yang lebih efisien dan terspesifikasi. "Bisa seperti New York bila pusat pemerintahan berpindah ke tempat lain," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.