Pemerintah Diharapkan Jaga Kerahasiaan Lokasi Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Sebelumnya Jokowi mengakui, Gubernur Kalimantan Tengah telah memaparkan kepada dirinya terkait kesiapan Kalteng jika dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru.  ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Sebelumnya Jokowi mengakui, Gubernur Kalimantan Tengah telah memaparkan kepada dirinya terkait kesiapan Kalteng jika dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah berharap pemerintah menjaga kerahasiaan lokasi yang akan menjadi ibu kota baru. Hal itu bertujuan agar tidak ada spekulan yang masuk terlebih dahulu.

    "Yang paling penting pemerintah menjaga kerahasiaan, karena yang paling penting dipertimbangkan itu, bagaimana masyarakat lokal di sana dapat manfaat yang sebesar-besarnya dari perpindahan itu," kata Piter di Hong Kong Cafe, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

    Karena dia melihat masalah yang timbul dari pemindahan ini, yaitu masalah ekonomi namun dampak ke masyarakat. Dia mencontohkan seperti kasus sebelumnya saat pemindahan dari Jakarta ke Jonggol, yang terjadi ternyata didahului oleh spekulan.

    "Sehingga yang terjadi spekulan masuk duluan, tanah-tanah di sana dibeli dulu dengan murah, kemudian mereka berharap dapat ganti rugi yang lebih besar. Sehingga masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat sebesar-besarnya," kata Piter.

    Dia juga pernah melihat terjadi protes keras dari Sultan Hamengkubuwono X waktu pemindahan bandara Internasional Yogyakarta. "Karena pada waktu itu dia mau masuk pembebasan lahan di sana, ternyata lahan-lahan di lokasi sudah dimiliki spekulan. Itu yang seharusnya dicegah pemerintah," kata dia.

    Menurut Piter, jika rencana pemindahan ibu kota berlangsung secara baik akan memunculkan kegiatan ekonomi baru dan kesempatan investasi baru di lokasi itu. "Masyarakat yang ada di sana akan memiliki kegiatan ekonomi baru. Selama ini direncanakan dengan proporsional baik, dia akan memunculkan kesempatan investasi baru di sana," kata Piter.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.