TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, membantah isu yang beredar bahwa peletakan batu pertama untuk ibu kota baru di Kalimantan akan dilakukan bulan depan. Menurut Basuki, program pemindahan ibu kota ini baru akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan bulan Agustus mendatang, untuk kemudian disosialisasikan lebih lanjut.
"Harus izin DPR dulu dan harus ada undang-undangnya tidak semudah itu. Mungkin bulan depan Presiden akan menyampaikan program ini dalam pidato. Mungkin," ujarnya seperti dilansir Bisnis, Ahad 28 Juli 2019.
Basuki menjelaskan, bahwa tidak mungkin peletakan batu pertama (groundbreaking) dilakukan pada pada Agustus 2019. Musababnya, masih diperlukan perizinan dari berbagai pihak dan itu memakan waktu lama.
Seusai rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tutur Basuki, data-data terkait pemindahan ibu kota sudah akan lengkap dalam waktu dekat. "Kemarin kami rapat di Bappenas, kami mengkaji lebih dalam supaya 2 bulan ini datanya lebih lengkap untuk bisa disajikan ke Presiden sehingga Presiden bisa memutuskan di mana lokasinya," kata dia.
Basuki menuturkan bahwa untuk desain kota baru ditetapkan sesuai dengan lokasi yang sudah diputuskan oleh Presiden, selain Presiden pada kebijakan teknis diputuskan oleh Bappenas, Kementerian PUPR, dan juga DPR.
Ketika disinggung terkait dengan dipilihnya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, Basuki hanya tertawa dan tidak mau menanggapi lebih lanjut. Bukit Soeharto adalah lokasi calon ibu kota negara yang ditinjau Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, yang terletak di antara Balikpapan dengan Samarinda.
Saat ini, dua kota utama di Kaltim itu siap terhubung dengan jalan tol sepanjang 99 kilometer. Jalan tol tersebut dikelola oleh PT Jasamarga Balikpapan Samarinda, anak usaha PT Jasa Marga Tbk. Adapun penetapan dan pengumuman lokasi ibu kota baru nanti akan langsung diumumkan Presiden Jokowi pada tahun ini.
