JK Yakin Grup Bakrie Mampu Lunasi Dana Talangan Lapindo

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah bendera merah dengan tulisan simbol satuan dalam ilmu kimia dipasang di titik 25 tanggul penampungan lumpur Lapindo saat aksi peringatan 12 tahun tragedi semburan lumopur Lapindo oleh Walhi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Mei 2018. Sebagian warga yang tinggal berdekatan dengan semburan mengeluhkan adanya bau yang tidak sedap. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Sejumlah bendera merah dengan tulisan simbol satuan dalam ilmu kimia dipasang di titik 25 tanggul penampungan lumpur Lapindo saat aksi peringatan 12 tahun tragedi semburan lumopur Lapindo oleh Walhi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Mei 2018. Sebagian warga yang tinggal berdekatan dengan semburan mengeluhkan adanya bau yang tidak sedap. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meyakini PT Minarak Lapindo milik Grup Bakrie mampu melunasi dana talangan kepada negara. "Saya yakin Bakrie bisa bayar. Nanti kita lihat. Saya belum tahu persoalannya. Waktu itu kan (dana talangan) Rp 1 triliun ya. Saya yakin dia pasti bisa bayar," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.

    BACA: Macet Parah saat Arus Balik, JK: Tanda Kemakmuran Masyarakat Meningkat

    JK mengatakan, jika Lapindo tak mampu melunasi dana talangan sampai tenggat waktu masih memungkinkan untuk menjadwal ulag pembayaran utang tersebut. "Tapi kita harap bisa selesai," kata dia.

    Pada 2015, pemerintah mengucurkan dana talangan kepada Lapindo senilai Rp 827 miliar. Dana talangan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2015. Dana talangan dari pemerintah digunakan untuk melunasi ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terkena dampak.

    BACA: Tol Trans Jawa Macet Parah, Penumpang Bus Menunggu 12 Jam

    Dalam skema dana talangan ini, Grup Bakrie harus mengembalikan dalam 4 tahun atau paling lambat Juni 2019. PT Minarak Lapindo harus mengembalikan pinjaman pokok berikut bunganya sebesar 4,8 persen per tahun. Apabila sampai tenggat waktu belum dilunasi, aset yang dijadikan jaminan akan menjadi milik pemerintah pusat.

    Aset milik PT Minarak Lapindo itu senilai Rp 3,03 triliun yang terdiri atas 641 hektare milik masyarakat yang terkena dampak langsung lumpur Lapindo dan aset lain seperti puluhan sumur yang telah berproduksi.

    Baca berita tentang JK lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.