2018, BPJS Ketenagakerjaan Klaim Catat Empat Kinerja Positif

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menpora Imam Nahrawi Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Pegawai dan Atlet Indonesia
Menpora Imam Nahrawi Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Pegawai dan Atlet Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta -  Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan sejumlah kinerja positif sepanjang 2018. Salah satunya adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang baru saja diraih BPJS dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris, anggota dari Moore Stephens International Limited, yang merupakan  jaringan akuntan berbasis di London, Inggris.

BACA: Sri Mulyani Keberatan Kemenkeu Jadi Pembayar I Gagal Bayar BPJS

Selain KAP Mirawati, audit juga dilakukan oleh KAP Razikun Tarko Sunaryo. Dalam audit laporan keuangan ini, BPJS pun juga meraih predikat “comply with” yang berlaku pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.

Direktur Keuangan BPJS, Evi Afiatin, menyampaikan kinerja positif ini tak lepas dari adanya Dana Jaminan Sosial (DJS) yang digunakan untuk memberikan manfaat terbaik bagi peserta. “Ini telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan,” kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.

Catatan positif pertama, dalam cakupan perlindungan kepesertaan, Evi menyebut sebanyak 50,57 juta pekerja telah terdaftar di BPJS sampai dengan akhir 2018. Jumlah 50,57 juta ini meningkat 12,4 persen dibandingkan 2017 yang hanya 44,99 juta orang.

Hal positif kedua yaitu dari sisi total iuran peserta. Sepanjang 2018, BPJS mampu menghimpun iuran sebesar Rp 65,1 triliun. Jumlah ini meningkat 15,4 persen dibandingkan tahun 2017 yang baru mencapai Rp 56,4 triliun.

Capaian positif ketiga, kata Evi, adalah aset. Sepanjang 2018, aset DJS yang berhasil dikelola BPJS meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi sebesar Rp 359,4 triliun. Jika ditambah dengan aset badan dari BPJS sebesar Rp 14,9 triliun, maka secara total BPJS  mengelola aset sebesar Rp374,3 Triliun.

Adapun kinerja positif keempat yaitu dari sisi manfaat kepada peserta. Menurut Evi, saat ini, BPJS juga memberikan imbal hasil investasi di atas rata-rata suku bunga deposito kepada para peserta mereka. Nah, sepanjang tahun 2018 BPJS telah membayarkan klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp27,6 Triliun kepada 2,16 juta peserta.

Baca: Siap-siap, Sri Mulyani Beri Sinyal Iuran BPJS Kesehatan Naik

Dengan empat capaian utama ini, Evi menyebut tingkat kepuasan pelanggan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018 juga mengalami peningkatan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak independen. Tingkat kepuasannya yaitu sebesar 92,6 persen, meningkat 1,9 persen dari tahun 2017 sebesar 90,71 persen.




Berita Selanjutnya





Pakar Sebut RUU Kesehatan Harus sesuai Isu

12 jam lalu

Pakar Sebut RUU Kesehatan Harus sesuai Isu

RUU Kesehatan untuk memperbaharui kebijakan pada sektor kesehatan.


Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan secara Online: SMS, Website, Aplikasi JMO

3 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan secara Online: SMS, Website, Aplikasi JMO

Pengecekkan saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara online dengan beberapa cara berikut, baik SMS, website maupun aplikasi JMO.


Cara Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja JKK BPJS Ketenagakerjaan

13 hari lalu

Nasabah mengecek aplikasi untuk melihat dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Sudirman, Jakarta, Senin, 14 Februari 2022. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua berlaku mulai Mei 2022. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Cara Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja JKK BPJS Ketenagakerjaan

Dari peristiwa Depo Pertamina Plumpang, pentingnya BPJS ketenagakerjaan terutama untuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Simak caranya:


Penasaran dengan Saldo BPJS Ketenagakerjaan Anda? Begini Cara Cek Online

14 hari lalu

Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022. Para nasabah pun memilih menarik dana JHT sebelum aturan tersebut resmi berlaku. TEMPO/Tony Hartawan
Penasaran dengan Saldo BPJS Ketenagakerjaan Anda? Begini Cara Cek Online

Cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan sekarang tak perlu lagi mendatangi kantor cabang, tetapi bisa dilakukan secara online. Begini caranya.


BPK Minta BPJS Ketenagakerjaan Usul Perubahan Aturan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

14 hari lalu

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi pada rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
BPK Minta BPJS Ketenagakerjaan Usul Perubahan Aturan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan perubahan peraturan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.


Datanya Diduga Dibobol Bjorka, BPJS Malah Dipuji Pakar

15 hari lalu

Bjorka. Istimewa
Datanya Diduga Dibobol Bjorka, BPJS Malah Dipuji Pakar

Bjorka muncul kembali mengacak-acak pengelolaan data pribadi di Tanah Air.


Peserta Menjadi Korban TBBM Plumpang, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan

20 hari lalu

Peserta Menjadi Korban TBBM Plumpang, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan

Anggoro menegaskan pentingnya seluruh pekerja baik formal maupun informal untuk memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Tragedi Plumpang, BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Biaya Perawatan Peserta

25 hari lalu

Tragedi Plumpang, BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Biaya Perawatan Peserta

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Pemprov Sulawesi Utara Optimis 100 Persen Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

35 hari lalu

Pemprov Sulawesi Utara Optimis 100 Persen Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya.


Kepesertaan Pekerja Informal di BPJS Ketenagakerjaan Masih Rendah, Apa Sebabnya?

35 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Tohy Hartawan
Kepesertaan Pekerja Informal di BPJS Ketenagakerjaan Masih Rendah, Apa Sebabnya?

Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengatakan kepesertaan pekerja informal di lembaga yang dipimpinnya saat ini terbilang masih rendah. Apa sebabnya?