Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gagal Bayar 9,1 T, BPJS Kesehatan Siap Atasi Defisit

image-gnews
Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan
Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan siap menerima rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan defisit, setelah badan tersebut dinyatakan defisit Rp 9,1 triliun.

BACA: Sri Mulyani Keberatan Kemenkeu Jadi Pembayar I Gagal Bayar BPJS

Dalam rapat mengenai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan pihaknya siap menerima rekomendasi untuk mengatasi defisit, berkaitan dengan hasil audit BPKP.

Adapun, rekomendasi tersebut diberikan oleh BPKP, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada BPJS Kesehatan.

BACA: Resep Sri Mulyani Agar Program JKN BPJS Kesehatan Berkelanjutan

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, beberapa rekomendasi yang diterima BPJS Kesehatan di antaranya mengenai kepesertaan, pengumpulan iuran, dan pencegahan kecurangan (fraud) dalam klaim layanan kesehatan. Selain itu, terdapat pula rekomendasi pembersihan data peserta yang bermasalah dan pemutakhiran data kepesertaan.

“[Rekomendasi data kepesertaan] tentu segera kami tindak lanjuti, meskipun faktualnya kami selalu melakukan upaya perbaikan data, menyandingkan master file data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan lembaga terkait. Apakah Dukcapil, BKN, atau institusi lain yang memiliki data kependudukan,” ujar Iqbal kepada Bisnis, Selasa, 28 Mei 2019.

Selain itu, menurut Iqbal, terdapat rekomendasi untuk mengembalikan klaim yang sudah dibayarkan guna memperbaiki kas BPJS Kesehatan. Pengembalian tersebut dilakukan untuk klaim yang diduga bermasalah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu klaim yang diduga bermasalah nilainya mencapai Rp 816,07 juta, yakni klaim atas fasilitas kesehatan yang diduga non aktif tetapi dibayarkan. Selain itu, terdapat klaim Rp 172,18 juta melalui kompensasi untuk rumah sakit yang dokternya tidak hadir atau digantikan.

“Pak Direktur Utama sudah meminta BPKP bersurat resmi terkait biaya klaim yang dianggap kelebihan, agar ada payung hukum buat BPJS Kesehatan [dalam menarik klaim yang sudah dibayarkan],” ujar Iqbal.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

19 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

M Prabowo Subianto menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit. Selain itu Sri Mulyani hingga Puan Maharani pernah menerima pula.


Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

21 jam lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan untuk menjamin peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.


Terpopuler: Sri Mulyani Berpesan ke Prabowo Hati-hati Jaga APBN, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menumpuk Akibat Gangguan Server

1 hari lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terpopuler: Sri Mulyani Berpesan ke Prabowo Hati-hati Jaga APBN, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menumpuk Akibat Gangguan Server

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjaga APBN saat membentuk program-program.


Sri Mulyani Berpesan kepada Prabowo Agar Hati-hati Menjaga APBN saat Membuat Program

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Berpesan kepada Prabowo Agar Hati-hati Menjaga APBN saat Membuat Program

Sri Mulyani menjelaskan beberapa asumsi makro yang telah disepakati pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5 persen.


Usai Dipanggil Jokowi, Gubernur BI Sebut Tiga Faktor Ini Penyebab Rupiah Kembali Melemah

1 hari lalu

Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) - Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memberikan keterangan usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 20 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Usai Dipanggil Jokowi, Gubernur BI Sebut Tiga Faktor Ini Penyebab Rupiah Kembali Melemah

Gubernur BI Perry Warjiyo menyoroti tiga faktor yang membuat rupiah kembali melemah.


Terkini Bisnis: Jokowi Bahas Rupiah dengan Sri Mulyani dan Gubernur BI, Profil Komisaris BSI Felicitas Tallulembang

1 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Terkini Bisnis: Jokowi Bahas Rupiah dengan Sri Mulyani dan Gubernur BI, Profil Komisaris BSI Felicitas Tallulembang

Presiden Jokowi memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas rupiah.


Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Airlangga: Perekonomian AS Sedang Membaik

1 hari lalu

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 23 Oktober 2023. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Airlangga: Perekonomian AS Sedang Membaik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto irit bicara saat ditanyai ihwal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

1 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

Sederet risiko yang bakal ditanggung wajib pajak bila tidak segera memadankan NIK dan NPWP.


Rupiah Terus Melemah, Jokowi Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI

1 hari lalu

Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) - Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memberikan keterangan usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 20 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Rupiah Terus Melemah, Jokowi Panggil Sri Mulyani hingga Gubernur BI

Presiden Jokowi mengumpulkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana di tengah kurs rupiah yang terus melemah.


Ini Jenis Kecelakaan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

2 hari lalu

Ini Jenis Kecelakaan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Ketahui jenis kecelakaan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Setiap jenis kecelakaan umumnya memiliki penjamin yang berbeda.