Darmin: Kinerja Logistik RI Tertinggal dari 3 Negara Tetangga Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat berpidato usai melantik tiga pejabat baru Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019. Tempo/Dias Prasongko.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat berpidato usai melantik tiga pejabat baru Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019. Tempo/Dias Prasongko.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berujar performa logistik Indonesia masih ketinggalan bila dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN. "Kita masih peringkat rendah bila dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

    Baca: Pentingnya Topik Logistik di Debat Capres Versi Asosiasi Logistik

    Meskipun, kata Darmin, peringkat logistic performance index berdasarkan data Bank Dunia mengalami loncatan yang cukup jauh pada 2018 lalu. Kala itu, Indonesia bisa naik 17 peringkat dari peringkat 63 pada 2016 menuju peringkat 46 pada 2018. "Tentu saja itu merupakan hasil dari berbagai upaya, termasuk pengembangan infrastruktur fisik."

    Untuk terus menggenjot performa tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar duduk bersama dengan para pelaku usaha di bidang logistik pada hari ini di Kantor Kemenko Ekonomi. Mereka mendiskusikan tantangan yang dihadapi dunia logistik untuk menyusun Grand Design Sistem Logistik Nasional.

    "Ini adalah bagian dari langkah mendorong ekspor, hari ini kami melihat lebih dalam walau sudah lama membicarakan logistik, ini adalah bagian penting dalam ekspor impor," ujar Darmin. Di samping soal ekspor impor, mereka juga membicarakan soal logistik pangan di dalam negeri.

    Darmin berujar pemerintah dalam beberapa waktu belakangan telah berupaya memperbaiki kondisi logistik dengan membangun infrastruktur untuk menghilangkan hambatan selama ini. Menurut dia, sistem logistik yang baik memang diperlukan untuk mengembangkan sektor industri agar lebih efisien.

    Dalam pertemuan ini, pemerintah dan pelaku usaha membahas isu-isu penting terkait sistem logistik nasional yang diklasifikasikan berdasarkan waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, beberapa isu lain yang dibahas diantaranya mengenai kepelabuhan laut, bandar udara, jasa angkutan laut, dan Pusat Logistik Berikat, logistik pangan, sumber daya manusia (SDM), portal Indonesia National Single Window (INSW), dan logistik kebencanaan. 

    Hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik, kata Darmin, antara lain meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, sistem InaPortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif, dan pembangunan otomotif center. Darmin lantas meminta agar para pelaku usaha memfokuskan isu-isu strategis di dua sektor utama untuk dibahas, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan.

    "Dua hal ini memiliki aspek-aspek yang rumit, beyond technicalities, yang perlu dikembangkan. Kita perlu menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengeksekusi hal ini," ujarnya. 

    Upaya perbaikan sistem logistik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional. Beleid ini sebagai panduan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem logistik. 

    Baca: Asosiasi Logistik: Harga Tiket Pesawat Bikin Biaya Logistik Naik

    Pengembangan sistem logistik menurut Perpres ini meliputi enam pilar, yakni, Komoditi Utama, Infrastruktur Logistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Pelaku Penyedia Jasa Logistik; dan Harmonisasi Regulasi. "Kami ingin buat lebih komplit. Kami akan susun dalam roadmap, rencana aksi, atau apa pun itu," ujar Darmin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.