Pentingnya Topik Logistik di Debat Capres Versi Asosiasi Logistik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan capres - cawapres nomor urut 01, Jokowi (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) usai Debat Capres dan Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Sementara Prabowo dan Sandi tampil kompak dengan jas dan dasi. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Pasangan capres - cawapres nomor urut 01, Jokowi (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) usai Debat Capres dan Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Sementara Prabowo dan Sandi tampil kompak dengan jas dan dasi. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita setuju sektor logistik masuk dalam pembahasan lebih lanjut dalam debat Capres-Cawapres 2019-2024. Menurut Zaldy, kebijakan sektor logistik yang acap berubah setiap pergantian pemimpin negara membuat biaya logistik terus mahal.

    Baca juga: Pengalaman Anisha Dasuki Jadi Moderator Berbagai Debat

    "Kita perlu tahu apa visi dan misi dari masing-masing Calon Presiden tentang logistik karena kita tidak mau setiap 5 tahun, pembangunan logistik berubah-berubah terus seperti selama ini," ungkapnya, Minggu, 27 Januari 2019.

    Dia menuturkan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dan Sistem Logistik Nasional. Sementara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo membuat poros maritim.

    Menurutnya, kedua rencana besar tersebut tidak berkesinambungan dan tetap membuat biaya logistik mahal. Zaldy melanjutkan, sampai sekarang logistik masih menjadi beban bagi perdagangan dan industri di Indonesia.

    "Belum ada solusi yang tepat termasuk program-program pemerintah sekarang yang masih parsial-parsial seperti tol laut, dan lain-lain," terangnya.

    Dia berpendapat, siapapun kepala negaranya seharusnya kebijakan sektor logistik tidak boleh berubah-berubah karena logistik membutuhkan investasi jangka panjang. Namun, dia menjelaskan logistik tidak perlu juga dibuatkan UU atau Dewan Logistik khusus, karena tidak akan efektif kalau Presidennya tidak mengerti Logistik. "Jadi sangat penting kita mengetahui apa visi misi capres di sektor logistik ini," katanya soal sektor logistik dimasukkan sebagai topik di debat Capres.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Riuh Penguasaan Lahan Melibatkan Kubu Jokowi dan Prabowo

    Serangan Jokowi kepada Prabowo pada Debat Pilpres putaran kedua memantik keriuhan. Jokowi menyebut lahan yang dimiliki Prabowo di Kalimantan dan Aceh.