TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyebut rampungnya pembangunan sejumlah ruas jalan tol di Indonesia belakangan ini bukanlah prestasi pemerintahan Presiden Joko Widodo semata. "Jalan tol ini selalu dibangga-banggakan, pencitraan berbasis kebohongan ini harus kita tutup," ujar dia di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Selasa, 22 Januari 2019.
Baca: Menteri Rini Jelaskan Sebab Said Didu Dicopot dari Komisaris PTBA
Said Didu berujar pembangunan jalan tol itu telah dirancang sejak tahun 1990-an alias di era pemerintahan Presiden Soeharto. Bahkan lelang proyek-proyek jalan tol itu sudah dilakukan sejak 1997. Sempat ada persoalan, proyek pembangunan itu kembali dievaluasi pada 2004, yaitu di era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
"Waktu itu bersama Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) kami evaluasi satu per satu ruasnya di kantor beliau," ujar Didu. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah adanya ruas yang dimiliki oleh pengusaha yang perusahaannya belum terdaftar. "Bagaimana bisa? Padahal mendaftar itu biayanya hanya Rp 1 juta."
Setelah melakukan evaluasi, tutur Didu, pemerintah pun memanggil satu per satu pengusaha pemilik ruas tol tersebut. "Ada yang mau menyerahkan, ada yang enggak mau," kata dia. Persoalan tidak selesai di sana, pembangunan jalan tol baru bisa dilaksanakan setelah adanya pembebasan lahan.
Pada akhirnya, Didu mengatakan Badan Pengatur Jalan Tol bisa merampungkan kontrak seluruh ruas jalan tol pada 2013, yakni masih pada era pemerintahan Presiden SBY. Barulah selepas itu, proyek bisa dikerjakan pada 2014. "Sekarang dikalim seakan-akan... Padahal itu Said Didu presidennya pun tetap bisa," tutur Said Didu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan tol sangat penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan menanggapi banyaknya kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang terkesan jor-joran dalam membangun infrastruktur tapi malah membebani perekonomian.
"Memang, orang tidak makan beton, itu betul. Tapi makanan lewat di atas beton itu sehingga harga pangan turun," katanya di sela-sela meninjau percepatan pembangunan proyek New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, Rabu malam, 19 Desember 2018.
Dalam kesempatan itu Luhut menjelaskan selama Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla selama empat tahun belakangan ini sudah membangun jalan tol sepanjang 671 kilometer. Sementara bila dibandingkan dengan di masa orde baru, 216 kilometer jalan tol yang terbangun.
