Laporan Bank Dunia Soal Infrastruktur, Luhut: Pencapaian Bagus

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan), Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kiri) dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kedua kiri) berfoto bersama saat media briefing penutupan Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10). ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut berkomentar mengenai adanya rilis laporan penilaian yang dikeluarkan World Bank atau Bank Dunia yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berkualitas rendah. Menurut dia, laporan itu adalah rilisan lawas keluaran tahun 2014 sehingga tidak relevan.

BACA: Luhut Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Pendapatan per Kapita

"(Untuk tahun 2018) kami pencapaiannya bagus dan dianggap banyak menyelesaikan masalah, kelihatan dari indikasi ekonomi yang bagus," ujar Luhut di kantornya, Selasa, 8 Januari 2019. 

Luhut menegaskan kondisi perekonomian bagus dengan bukti rupiah yang terus menguat hingga kisaran Rp 14.100 per dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat berfluktuasi dan sempat mencapai Rp 15.000 pada tahun lalu. Hal tersebut juga seiring dengan pergerakan positif di pasar modal. "Cadangan devisa kita juga naik, jadi ukurannya di situ, makroekonomi kita bagus," ujar Luhut.

Kondisi perekonomian Indonesia juga, kata Luhut, dipuji oleh Presiden Bank Dunia yang baru saja mengundurkan diri, Jim Yong Kim. Luhut berujar Jim yang bakal membuat perusahaan Infrastructure Fund pasca mundur dari jabatannya menilai Indonesia salah satu tempat yang baik untuk berinvestasi infrastruktur.

BACA: Ini Cerita Luhut Soal Video Lawas Terkait Freeport

Sebelumnya, Bank Dunia dikabarkan menerbitkan sebuah laporan penilaian atas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menilai bahwa reputasi pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia memiliki kualitas yang rendah, tak memiliki kesiapan serta tak terencana secara matang.

Dalam laporan yang diberi judul Infrastructure Financing Sector Assesment Program atau InfraSAP itu, Bank Dunia menyatakan bahwa laporan tersebut masih belum final. Adapun laporan tersebut dikabarkan pernah dirilis pada Juni 2018 oleh Bank Dunia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menanggapi mengenai adanya rilis laporan penilaian yang dikeluarkan World Bank atau Bank Dunia yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berkualitas rendah. Sri Mulyani mengatakan bahwa laporan penilaian tersebut memang dibuat atas permintaan dari pemerintah untuk melihat seluruh aspek infrastruktur.

Pertama, kata Sri Mulyani, harus dipahami bahwa Indonesia negara besar dimana infrastruktur gapnya masih sangat tinggi. Karena itu, prioritas pembangunan infrastruktur menjadi penting.

"Tapi bagaimana cara pelaksanaannya agar sustainable dan baik, maka mereka membuat berbagai macam assessment mulai dari bagaimana kita merencanakan, kemudian isu yang terkait dengan peranan BUMN dan pembiayaan itu dilakukan," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 7 Desember 2018.

Baca berita tentang Luhut lainnya di Tempo.co.

DIAS PRASONGKO






Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

11 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

12 jam lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 23 September 2022, dimulai dengan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

2 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

2 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

2 hari lalu

Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Sebut Tantangan Fiskal Usai Pandemi, Rupiah Kian Tertekan

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Sebut Tantangan Fiskal Usai Pandemi, Rupiah Kian Tertekan

Berita terpopuler pada Kamis, 22 September 2022, dimulai dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal tantangan fiskal usai pandemi.


Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

3 hari lalu

Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

Sri Mulyani mengusulkan agar PMN kepada 8 BUMN diberikan dalam bentuk Barang Milik Negara.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

3 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.