TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut berkomentar mengenai adanya rilis laporan penilaian yang dikeluarkan World Bank atau Bank Dunia yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berkualitas rendah. Menurut dia, laporan itu adalah rilisan lawas keluaran tahun 2014 sehingga tidak relevan.
BACA: Luhut Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Pendapatan per Kapita
"(Untuk tahun 2018) kami pencapaiannya bagus dan dianggap banyak menyelesaikan masalah, kelihatan dari indikasi ekonomi yang bagus," ujar Luhut di kantornya, Selasa, 8 Januari 2019.
Luhut menegaskan kondisi perekonomian bagus dengan bukti rupiah yang terus menguat hingga kisaran Rp 14.100 per dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat berfluktuasi dan sempat mencapai Rp 15.000 pada tahun lalu. Hal tersebut juga seiring dengan pergerakan positif di pasar modal. "Cadangan devisa kita juga naik, jadi ukurannya di situ, makroekonomi kita bagus," ujar Luhut.
Kondisi perekonomian Indonesia juga, kata Luhut, dipuji oleh Presiden Bank Dunia yang baru saja mengundurkan diri, Jim Yong Kim. Luhut berujar Jim yang bakal membuat perusahaan Infrastructure Fund pasca mundur dari jabatannya menilai Indonesia salah satu tempat yang baik untuk berinvestasi infrastruktur.
BACA: Ini Cerita Luhut Soal Video Lawas Terkait Freeport
Sebelumnya, Bank Dunia dikabarkan menerbitkan sebuah laporan penilaian atas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menilai bahwa reputasi pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia memiliki kualitas yang rendah, tak memiliki kesiapan serta tak terencana secara matang.
Dalam laporan yang diberi judul Infrastructure Financing Sector Assesment Program atau InfraSAP itu, Bank Dunia menyatakan bahwa laporan tersebut masih belum final. Adapun laporan tersebut dikabarkan pernah dirilis pada Juni 2018 oleh Bank Dunia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menanggapi mengenai adanya rilis laporan penilaian yang dikeluarkan World Bank atau Bank Dunia yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berkualitas rendah. Sri Mulyani mengatakan bahwa laporan penilaian tersebut memang dibuat atas permintaan dari pemerintah untuk melihat seluruh aspek infrastruktur.
Pertama, kata Sri Mulyani, harus dipahami bahwa Indonesia negara besar dimana infrastruktur gapnya masih sangat tinggi. Karena itu, prioritas pembangunan infrastruktur menjadi penting.
"Tapi bagaimana cara pelaksanaannya agar sustainable dan baik, maka mereka membuat berbagai macam assessment mulai dari bagaimana kita merencanakan, kemudian isu yang terkait dengan peranan BUMN dan pembiayaan itu dilakukan," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 7 Desember 2018.
Baca berita tentang Luhut lainnya di Tempo.co.
DIAS PRASONGKO
