Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan nilai tukar rupiah berpeluang semakin membaik di tengah kabar terbaru soal hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Kedua negara sebelumnya setuju untuk meredakan ketegangan setelah keduanya terlibat perang dagang.
Baca juga: Darmin Nasution: Rupiah Memiliki Ruang Tembus Rp 13 Ribu per USD
"Saya kira berita dari kemarin soal perang dagang, ada peluang bahwa rupiah akan semakin menguat," kata Darmin dalam acara CEO Network di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin, 3 Desember 2018.
Pada Senin pertama Desember 2018 ini, nilai tukar rupiah sudah mencapai level Rp Rp 14.252 per dolar Amerika Serikat sesuai data Bank Indonesia. Nilai ini telah mengalami penurunan yang simultan. Lantaran pada 13 November 2018, kurs rupiah masih berada di level Rp 14.895 per dollar AS.
Darmin menyebut bahwa dalam sebulan terakhir, rupiah mengalami peningkatan tercepat di bandingkan negara berkembang lain di ASEAN, Brasil, India, maupun Afrika Selatan. Oleh sebab itu, kata dia, dengan terbukanya kemungkinan perdagangan lewat penguatan nilai tukar ini, maka Indonesia bisa menjalankan program ekonomi dengan lebih baik.
Kesepakatan sebelumnya diambil Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Cina, Xi Jinping, saat bertemu di KTT G20. Kedua pemimpin itu setuju untuk tidak lagi menaikkan tarif per 1 Januari 2019. Melalui kesepakatan ini, Presiden Trump akan meninggalkan tarif US$ 200 miliar atas barang-barang impor cari Cina. Trump juga setuju untuk tidak lagi menaikkan tarif impor sebesar 25 persen atas barang – barang dari Cina.
“Cina juga setuju untuk membeli barang-barang substansial seperti bidang pertanian, energi, industri dan produk lainnya dari Amerika Serikat guna mengurangi ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara,” tulis Gedung Putih. Dikutip dari Reuters, Minggu, 2 Desember 2012, kedua pemimpin setuju untuk menggelar perundingan terkait perubahan struktural demi mendorong adanya transfer teknologi, perlindungan intelektual properti, hambatan non-tarif, upaya mencegah pencurian siber, gangguan siber, jasa dan pertanian.
Darmin melanjutkan, pemerintah selama ini menggunakan penekanan kebijakan pada supply side seperti pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pertanahan. "Kalau supply side berkembang baik, tentu demand side harus juga dijaga," ujarnya. Demand side yang dimaksud Darmin adalah investasi, ekspor dan konsumsi.
Nah, menurut Darmin, kebijakan untuk menggenjot ekspor inilah yang masih kurang. Maka kebijakan pemerintah kedepan akan semakin ditekankan untuk memperbaiki pertumbuhan ekspor. "Agar kami masih bisa melalui transformasi ekonomi dengan lebih baik," ujarnya.
Baca berita rupiah lainnya di Tempo.co
SUCI SEKARWATI
