TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menceritakan pangkal mula perkara PT First Media Tbk. Menurut dia, itu bermula dari evaluasi kinerja dan kewajiban terhadap operator yang reguler dilakukan.
BACA: Rudiantara Ancam Cabut Izin Frekuensi First Media dan Bolt
Ternyata, saat Kominfo melakukan review atas kewajiban Broadband Wireless Access pengguna frekuensi 2,3 Ghz, First Media kedapatan belum melunasi pembayaran Biaya Hak Pengguna atau BHP frekuensi radio. "Mereka belum memenuhi kewajibannya sejak 2016," ujar Rudiantara di XL Axiata Tower, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Selain First Media, PT Internux atau Bolt, dan PT Jasnita Telekomindo juga tercatat masih menunggak pembayaran.
Berdasarkan catatan Kominfo, First Media tercatat mesti membayar Rp 364,84 miliar. Sementara Bolt mesti menyetor duit Rp 343,48 miliar, dan Jasnita ditagih pembayaran Rp 2,2 miliar. Untuk tiga perusahaan itu, Rudiantara mengatakan kementeriannya sudah mengeluarkan surat-surat peringatan.
BACA: Punya Tunggakan Besar, First Media Klaim Pelayanan Tak Terganggu
"Surat sudah dikeluarkan sesuai aturan, tetapi mereka sampai saat ini masih belum melakukan settlement," ujar Rudiantara. Ia menegaskan hal yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah First Media yang menggunakan frekuensi 2,3 Ghz. Selain layanan itu, perseroan juga memeberi layanan menggunakan kabel dan metode lainnya.
"Jadi ini bukan soal izin pengoperasian, melainkan izin penggunaan frekuensi," ujar Rudiantara. "Kalau sampai 17 November tidak ada settlement maka izin penggunaan frekuensinya bisa dicabut dan berakibat pelanggan kehilangan layanan."
Namun, alih-alih berupaya melunasi pembayaran, perusahaan di bawah naungan Lippo Group itu malah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN PT First Media Tbk atau KBLV mendaftarkan gugatan tersebut pada 2 November 2018 dengan nomor perkara 266/G/2018/PTUN.JKT.
Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan telah menerima surat panggilan sidang dari PTUN pada 6 November 2018. "Surat panggilan itu untuk menghadiri sidang pemeriksaan pada 13 November 2018," kata Ferdinandus saat dihubungi Tempo, Sabtu lalu. Kendati, ia belum menyebutkan detail gugatan tersebut.
Rudiantara ogah berkomentar banyak soal gugatan itu. "Kalau anda sebagai Lominfo, lagi nagih lalu digugat, rasanya gimana? Ya sudah itu. Saya tanya perasaan teman-teman."
Gugatan tersebut berisi permohonan penundaan pelaksanaan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tertanggal 17 September 2018. Perseroan memohon penundaan segala tindakan atau paksaan dalam melakukan penagihan pembayaran BHP FR beserta dengan segala akibat hukumnya.
Selain itu, perseroan juga memohon penundaan pengenaan sanksi dalam bentuk apapun, baik teguran, denda, penghentian sementara, hingga pencabutan izin, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde dan/atau kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat.
Guna menghadapi gugatan dari First Media, Rudiantara berujar kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik sebagai pengacara negara yang tentunya akan bisa mewakili kominfo dalam persidangan maupun dalam memberikan legal advise," kata Rudiantara.
Rudiantara menegaskan gugatan First Media ke PTUN tidak bakal mempengaruhi tenggat waktu pelunasan pembayaran Biaya Hak Pengguna atau BHP frekuensi radio. "Justru kami ingin putusan sela, bahwa tidak ada kaitannya antara tuntutan ini dengan pembayaran BHP frekuensi," ujar Rudiantara.
Kominfo menyatakan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dinyatakan bahwa setiap pemegang IPFR yang tidak melakukan pembayaran secara penuh BHP Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara penggunaan Pita Frekuensi Radio, dan/atau pencabutan izin.
Pencabutan Izin dimaksud dilakukan setelah pemegang IPFR diberikan tiga kali surat peringatan, dan tidak melunasi seluruh BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan berikut dendanya sampai dengan bulan ke 24 sejak tanggal jatuh tempo BHP Frekuensi Radio terutang, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 17 November 2018.
KARTIKA ANGGRAENI
