Sofyan Djalil: Lahan Meikarta yang Sesuai Tata Ruang Baru 84 Ha

Reporter

Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan suap Meikarta di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. ANTARA/Hafidz Mubarak A/wsj

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan baru 84 hektare lahan proyek Meikarta yang sesuai dengan aturan tata ruang.

Baca juga: Kondisi Meikarta Kini, Geliat Orange County dan Tower Mangkrak

"Ditjen Tata Ruang dan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sudah menyampaikan surat kepada Bupati bahwa 84 hektare sudah sesuai dengan perizinan tata ruang," ujar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018.

Dengan begitu, kata Sofyan, pembangunan Meikarta untuk fase awal, alias 84 hektare, secara tata ruang tidak bermasalah. Namun, menurut dia, untuk luas lainnya masih membutuhkan beberapa perubahan karena belum memenuhi aturan tata ruang. "Kalau ada perubahan tata ruang itu ada siklusnya perubahan tata ruang."

Ihwal kasus yang belakangan melilit Direksi Meikarta, Sofyan mengatakan itu adalah perihal perizinan lain di tingkat pemerintah daerah. "Intinya kami hanya mengurusi tentang tata ruang, persetujuan substansi, dan melakukan pengawasan," ujar dia. "Sejauh ini 84 hektare sesuai tata ruang, sisanya belum."

Grup Lippo memproyeksikan kawasan Meikarta di atas lahan seluas 500 hektare berdiri lebih dari 100 gedung pencakar langit. Di dalam lingkungan proyek yang sudah dirilis pada Mei 2017 silam itu ternyata saat ini sebagian bangunan mangkrak.

Asisten Daerah III Bidang Administrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Suhup enggan berkomentar jauh ihwal proyek di Meikarta. Ia hanya hanya menyebut bahwa Grup Lippo baru mengantongi izin penggunaan lahan seluas 84 hektare dari yang diproyeksikan mencapai 500 hektare. "Kalau soal itu (kasus izin) saya no comment," kata Suhup ditemui wartawan di Plasa Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018.

Kasus perizinan Meikarta milik perusahaan Grup Lippo ini menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Politikus asal Partai Golkar disangka menerima suap perizinan dari penggarap Meikarta. KPK menyebut aliran dana kepada penyelenggara negara mencapai Rp 7 miliar dalam beberapa tahap dari total sekitar Rp 13 miliar.

Usai penangkapan terkait kasus Meikarta itu, sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bekasi disegel. Satu di antaranya adalah ruang Kepala Dinas yang dijabat oleh Jamaludin. Stiker bertulisan KPK dan garis pengaman warna merah menempel di sejumlah pintu dan jendela.

ADI WARSONO






Penerima Sertifikat Disarankan Tak Ambil Kredit Mobil, Jokowi: Gagahnya Hanya 6 Bulan

43 hari lalu

Penerima Sertifikat Disarankan Tak Ambil Kredit Mobil, Jokowi: Gagahnya Hanya 6 Bulan

Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk 3000 masyarakat dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik.


Amnesty Indonesia Minta Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Tanah Ulayat Papua

5 Agustus 2022

Amnesty Indonesia Minta Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Tanah Ulayat Papua

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto telah menerima dengan baik keputusan MRP soal tanah ulayat di Papua


Pejabat ATR/BPN Pakai Baret dan Tongkat Komando, Ini Alasan Hadi Tjahjanto

27 Juli 2022

Pejabat ATR/BPN Pakai Baret dan Tongkat Komando, Ini Alasan Hadi Tjahjanto

Menteri Hadi Tjahjanto memberikan penampilan baru kepada pejabat ATR/BPN dengan menyematkan baret dan tongkat komando kepada mereka.


Kementerian ATR Buka Layanan Pertanahan Sabtu-Minggu untuk Kantor BPN Kelas A

8 Juli 2022

Kementerian ATR Buka Layanan Pertanahan Sabtu-Minggu untuk Kantor BPN Kelas A

Kementerian ATR membentuk tim khusus saat kantor BPN kelas A buka pada Sabtu dan Minggu.


Menteri ATR Pecat Pejabat BPN Cimahi yang Terciduk Lakukan Pungli

8 Juli 2022

Menteri ATR Pecat Pejabat BPN Cimahi yang Terciduk Lakukan Pungli

Hadi mewanti-wanti pejabat kantor pertanahan setiap bersambang ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN daerah agar tak melakukan pungli.


Kantor BPN Buka Sabtu-Minggu, Kementerian ATR Bentuk Tim Khusus

3 Juli 2022

Kantor BPN Buka Sabtu-Minggu, Kementerian ATR Bentuk Tim Khusus

Tim khusus yang melayani masyarakat di kantor pertanahan bakal dibentuk di setiap wilayah BPN.


300 Sertifikat Tanah Redistribusi dari Jokowi Disita Satgas BLBI, Kementerian ATR/Kepala BPN Angkat Bicara

27 Juni 2022

300 Sertifikat Tanah Redistribusi dari Jokowi Disita Satgas BLBI, Kementerian ATR/Kepala BPN Angkat Bicara

Kementerian ATR/BPN berjanji masyarakat tidak akan dirugikan dan solusi atas 300 sertifikat tanah di Jasinga, Kabupaten Bogo itu tengah disusun.


7 Kali Jokowi Reshuffle Kabinet di 8 Tahun Pemerintahannya Selalu Hari Rabu

19 Juni 2022

7 Kali Jokowi Reshuffle Kabinet di 8 Tahun Pemerintahannya Selalu Hari Rabu

Selama 8 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan reshuffle kabinet terakhir Rabu,15 Juni 2022.


Simak Cara dan Biaya Pendaftaran Street Race Meikarta 2022

16 Juni 2022

Simak Cara dan Biaya Pendaftaran Street Race Meikarta 2022

Street Race Meikarta akan digelar pada 18-19 Juni 2022. Berikut cara dan biaya pendaftarannya:


Cerita Raja Juli Antoni jadi Wamen ATR/BPN: Agak di Luar Dugaan

16 Juni 2022

Cerita Raja Juli Antoni jadi Wamen ATR/BPN: Agak di Luar Dugaan

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Juli Antoni menceritakan bagaimana dia terkejut ketika ditunjuk sebagai wakil menteri.