TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berorasi mengenai sektor kelautan berkelanjutan dalam acara Pertemuan Pimpinan Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN) atau Inaugural Meeting of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy di New York, Amerika Serikat. Orasi tersebut menuai pujian.
Baca: JK dan Susi Hadiri Panel Tingkat Tinggi Ekonomi Laut di New York
Dalam keterangan tertulis Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 27 September 2018, Menteri Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan sektor kelautan sudah diakui sejak 1972 dalam UN Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia.
Inaugural Meeting of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy merupakan forum yang dibentuk pada 2012 oleh Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa Ban Ki Moon. Forum ini mengumpulkan para pakar iptek mancanegara guna mempromosikan solusi pembangunan berkelanjutan.
Saat menjadi pembicara, Susi menceritakan tentang pengalaman Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan perikanan Indonesia. Di antara kebijakan yang disampaikannya adalah kebijakan pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang selama ini merusak ekosistem laut dan menghabiskan sumber daya ikan Indonesia.
Pada kesempatan itu ia mengajak peserta pertemuan untuk mengakui bahwa laut memiliki hak untuk dilindungi dan dilestarikan.
Paparan yang disampaikan Susi itu menuai banyaj pujian dari peserta pertemuan. Salah satunya dari Director Center for Suistanable Developmennt Jeffrey Sachs. Ia menilai paparan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia itu sangat inspirasional.
Sementara itu, Chair SDSN Caribbean David Smith memuji ketegasan Indonesia memberantas penangkapan ikan ilegal dan melindungi ekosistem laut, serta juga menanyakan bagaimana kebijakan Indonesia tersebut dapat diterapkan di negara-negara kepulauan pasifik.
Menanggapi hal tersebut, Susi mengatakan pentingnya dukungan politik dari pengambil keputusan tertinggi. "Indonesia dapat mengimplementasi kebijakan yang tegas karena mendapatkan dukungan kuat dari Presiden," katanya.
Selain dukungan politik, ujar Susi Pudjiastuti, diperlukan pula kerjasama regional antara negara-negara pasifik dengan Indonesia mengenai pengawasan kegiatan perikanan dan penegakan hukum.
ANTARA
