TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan mau menyetop impor. Ekonom Institute For Development of Economics and Finance atau Indef, Bhima Yudhistira, menyebut kebijakan pengendalian impor mesti dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebab, selain ada dampak positif, ia melihat ada dampak negatif dari kebijakan ini.
Baca: Minta Impor Disetop, Jokowi: Saya Gak Main-main
Dampak positifnya, kata Bhima, permintaan dolar untuk impor akan turun beriringan dengan berkurangnya impor barang konsumsi. Dengan begitu, defisit perdagangan bisa ditekan sekaligus membuat nilai tukar rupiah lebih kuat.
"Tapi risikonya konsumsi rumah tangga bisa melambat," ujar Bhima kepada Tempo, Rabu, 1 Agustus 2018. Padahal porsi konsumsi mencapai 56 persen dari produk domestik bruto Indonesia.
Jadi, jika impor ditahan tapi ketersediaan barang lokalnya pun kurang, masyarakat akan mengurangi belanja dan memilih menyimpan uangnya di bank. "Ini enggak bagus bagi ekonomi secara keseluruhan," kata Bhima.
Baca: Amini Jokowi, Menperin: Optimasi Kandungan Lokal Hemat USD 2 M
Selain itu, Bhima melihat saat ini banyak pengusaha retail yang menggantungkan usahanya dari barang impor. Hal tersebut tampak saat beberapa waktu lalu ada pengetatan inspeksi barang impor di bea cukai.
"Banyak pengusaha lokal protes karena barang masuk red line sehingga terlambat berbulan-bulan, dunia usaha jadi terganggu," ujar Bhima.
Belum lagi bila impor yang dikurangi adalah bahan baku dan bahan modal. Dalam rantai pasok global, Bhima berujar, Indonesia masih membutuhkan impor bahan baku untuk proses produksi industri. Kelangkaan bahan baku berimbas pada naiknya biaya produksi.
Pada Selasa, 31 Juli 2018, Jokowi kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas strategi meningkatkan cadangan devisa Indonesia. Untuk menggenjot cadangan devisa tersebut, salah satu yang akan dilakukan adalah menekan volume impor.
Jokowi ingin mengevaluasi detail impor barang supaya dapat segera diklasifikasikan mana impor yang strategis dan impor yang tidak strategis. "Kita stop dulu (impor) atau kurangi atau hentikan," katanya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor itu.
Hal itu dilakukan, menurut Jokowi, karena mempertimbangkan kebutuhan prioritas saat ini adalah mendatangkan dolar sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Pasalnya, penguatan cadangan devisa dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global. (*)
Dapatkan inspirasi bisnis di Grup Facebook Scale Up UKM http://bit.ly/scale-up-ukm
