TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan para menterinya terus berhitung untuk menekan impor dan meningkatkan ekspor demi mendatangkan lebih banyak dolar AS ke Indonesia. Dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini, sejumlah menteri dikumpulkan untuk membahas dua strategi prioritas untuk meningkatkan cadangan devisa ke Tanah Air yakni melalui pengendalian impor dan peningkatan ekspor.
Baca: Minta Impor Disetop, Jokowi: Saya Gak Main-main
Menteri Perindustrian atau Menperin, Airlangga Hartarto, menyebutkan, salah satu sektor yang bisa mengurangi neraca pembayaran antara lain dari penggunaan B20 (biodiesel). "Kemudian yang kedua TKDN (tingkat kandungan dalam negeri), dan yang ketiga yang tidak dibahas tadi adalah jasa pariwisata. Bapak Presiden menegaskan terhadap hal-hal tersebut,” katanya, Selasa, 31 Juli 2018.
Soal kandungan lokal itu, Airlangga menyebut TKDN akan didorong ke dua sektor utama yakni hulu migas dan PT PLN (Persero). Saat ini, pemerintah disebut tengah mempersiapkan keputusan presiden terkait optimalisasi TKDN di kedua sektor tersebut. “Diperkirakan itu (penghematan) US$2 miliar,” ujarnya.
Baca: Jokowi Putuskan Tak Ubah Skema DMO Batu Bara
Airlangga juga menjelaskan imbas keputusan pemerintah terkait kebijakan bauran solar dan 20 persen biodiesel (B20) yang akan diperluas ke sektor non subsidi mulai Agustus 2018. Saat ini, kebijakan biodiesel 20 persen baru diterapkan pada sektor bersubsidi atau penugasan publik (Public Service Obligation/PSO), yaitu solar, yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebanyak 15,62 juta kiloliter (KL).
Airlangga mengaku sudah mendapatkan konfirmasi bahwa kebijakan B20, termasuk untuk non PSO, tidak ada hambatan teknis dalam pelaksanaannya. “Mulai berjalan (non PSO). Kalau PSO kan sudah. Tinggal non PSO segera, sesudah ini diimplementasikan," ucapnya.
Dengan begitu, Airlangga berharap para distributor minyak ataupun yang menjual solar non PSO bisa menyediakan biodiesel 20 persen. Jika kebijakan ini berhasil diimplementasikan, maka dia memperkirakan negara mampu menghemat sekitar US$ 5,6 miliar per tahun atau sekitar US$21 juta per hari.
Sebelumnya, Presiden Jokowi diberitakan kembali mengingat para menterinya untuk serius menjalankan strategi meningkatkan cadangan devisa Indonesia. Untuk menggenjot cadangan devisa tersebut, salah satu yang akan dilakukan adalah menekan volume impor.
Jokowi ingin mengevaluasi detail impor barang supaya dapat segera diklasifikasikan mana impor yang strategis dan impor yang tidak strategis. "Kita stop dulu (impor) atau kurangi atau hentikan," katanya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 31 Juli 2018.
Hal itu dilakukan, menurut Jokowi, karena mempertimbangkan kebutuhan prioritas saat ini adalah mendatangkan dolar sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Pasalnya, penguatan cadangan devisa dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
