TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Kementerian Perhubungan masih kurang merangkul peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. "Terus terang saya anggap Kemenhub paling agak lambat mendorong dan mengundang peranan dari swasta dalam berbagai macam hal," ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.
Menurut Sri Mulyani, Kemenhub memiliki semacam konservatisme dalam melibatkan pihak swasta. Hal itu, kata dia, mungkin karena Kemenhub hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Kemenhub tak pernah repot, tinggal lobi paling kuat ke Kemenkeu, dapat alokasi di Bappenas dan menjaga di DPR supaya tidak dipotong atau bahkan minta DPR nambah," katanya.
Baca: Gempa Lebak, Sri Mulyani pun Lari Meninggalkan Rapat
Karena itu, kata Sri Mulyani, Kemenhub masih susah jika melakukan skema non-APBN. Dia berpendapat Kemenhub cukup populer dengan reputasi ini. "APBN bisa menjadi suatu indikasi apakah kementerian mampu dan mau melakukan berbagai inovasi," ucapnya.
Sri Mulyani mengatakan penyerapan anggaran Kemenhub tiap tahun tak pernah lebih dari 90 persen. Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari data pagu anggaran Kemenhub tahun 2010 sampai 2018. "Tahun 2010 Kemenhub anggarannya hanya Rp 17,8 triliun, 2018 ini Kemenhub mengelola Rp 48,2 triliun," tuturnya.
Sri Mulyani berujar, pada 2015, anggaran Kemenhub naik dari Rp 37 triliun menjadi Rp 65 triliun. Namun, kata dia, Kemenhub hanya bisa membelanjakan Rp 47 triliun. "Itu pun saya akan bertanya berapa yang betul-betul dibelanjakan," ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, memang banyak kementerian yang kaget menerima anggaran tahun 2015. Sebab, pada tahun itu, instruksi Presiden Jokowi memang untuk cepat membangun. "Namun mindset dan cara mengelola anggaran belum tentu mampu mengelola tambahan anggaran itu," ucapnya.
