Darmin Nasution: One Map Policy Diluncurkan 17 Agustus

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi

    Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penyusunan kebijakan satu peta (one map policy) masih berlangsung. Hasilnya akan diluncurkan pada 17 Agustus 2018.

    Darmin mengatakan daerah yang sudah selesai dipetakan adalah Kalimantan. Adapun kawasan Sumatera hampir selesai. "Jawa sedang dimulai," katanya di kantornya, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018.

    Siang ini, sebagai koordinator utama pembuatan satu peta, Darmin mengundang Badan Informasi Geospasial (BIG) ke kantornya guna membahas kebijakan tersebut. Hingga berita ini ditulis, rapat masih berlangsung.

    Kebijakan satu peta pertama kali dicetuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Perbedaan data antara kementerian dan lembaga mendasari pembuatan kebijakan ini. BIG ditugaskan mengintegrasikan peta milik instansi pemerintah ke dalam satu basis data.

    Pada 2013, pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Informasi Geospasial Tematik. Pokja ini memetakan 12 tema, di antaranya transportasi, sumber daya pesisir dan laut, tata ruang, serta kebencanaan.

    Dua tahun kemudian, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi VIII, yang mengatur percepatan kebijakan satu peta. Pemerintah menyiapkan peta tematik berskala 1:50.000 dengan target bisa rampung pada 2019. Peta tematik itu terdiri atas enam tema, yaitu kesatuan hidrologis gambut, multirawan bencana, karakteristik laut nasional, mangrove nasional, penutup lahan nasional, dan sedimen dasar laut nasional.

    Darmin Nasution menyatakan peta nasional ini akan menjadi rujukan pemerintah. Dia berharap tak ada lagi perbedaan data atau tumpang tindih lahan dan kebijakan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.