TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan jajaran kabinetnya pada Rabu, 23 Oktober 2019 pagi di Istana Negara. Banyak nama baru yang menjadi pembantu mantan Wali Kota Solo itu di Kabinet Indonesia Maju.
Sejumlah nama lama yang cukup populer di kalangan publik terdepak dari barisan menteri. Tak ada nama Susi Pudjiastuti, Darmin Nasution, Rini Soemarno, Ignasius Jonan, Rudiantara, Amran Sulaiman, maupun Wiranto.
Ekonom Institute for Development Economics Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai nama-nama tersebut bisa terdepak lantaran menjadi korban dari koalisi Jokowi yang gemuk. Hal itu terlihat dari para menteri baru yang mengisi posisi orang-orang tersebut.
Sebagian besar dari mereka berasal dari partai politik (parpol). Misalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan kini diisi Edhy Prabowo dari Partai Gerindra, posisi Darmin di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian diisi Airlangga, jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika diisi oleh Johnny G. Plate, dan Kementerian Pertanian dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo.
“Porsi-porsi yang harusnya dipegang profesional, ternyata Pak Jokowi lebih mengakomodir kepentingan parpol koalisinya,” ujar Bhima, Rabu, 23 Oktober 2019.
Menurutnya, nama-nama menteri yang terdepak dari jajaran kabinet Jokowi memang tidak semuanya gemilang. Namun penggantinya saat ini pun tidak lebih baik dari yang sebelumnya.
Bhima menyinggung nama Susi, yang kinerjanya dinilai sudah cukup baik selama 5 tahun terakhir menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Apalagi, sosok Susi cukup disukai publik dengan ketegasannya menindak kapal-kapal asing tak berizin yang masuk ke Indonesia.
Namun, dia memandang karakter Susi tidak cocok dengan Jokowi yang tidak suka kegaduhan. Pasalnya, Susi kerap kali terlibat konflik dengan sejumlah kementerian.
Contohnya, terkait pelarangan cantrang, dia sempat beda pendapat dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Sosok Jonan pun dipandang sudah baik dalam hal eksekusi di Kementerian ESDM. Hanya saja, dia dinilai memiliki kelemahan yakni kurang mendengarkan kritik sehingga dapat berbahaya.
Darmin pun disebut memiliki kinerja yang cukup baik, meski ada beberapa catatan. Bhima menyatakan Darmin kerap bermasalah dalam mengendalikan menteri-menteri teknis di bawahnya.
Dalam hal kebijakan impor misalnya, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian terkadang tidak berkoordinasi dengan Darmin.
Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi memandang pertimbangan Jokowi tidak memasukan nama-nama populer di kabinet lamanya lebih terkait kinerja. Kinerja Susi, Darmin, Jonan, dan nama-nama lainnya tidak begitu gemilang di pemerintahan sebelumnya.
Beda pendapat dengan Bhima, Muradi menilai kebijakan Susi terkait kelautan dan perikanan kerap tidak sejalan dengan kepentingan elektoral Jokowi. Kebijakan yang dibuatnya cenderung kontra produktif dengan basis pendukung Jokowi.
Demikian juga dengan Rudiantara, yang dianggap tak berhasil menjalankan tugas dengan mulus.
“Presiden tentu punya mata dan telinga untuk mengevaluasi calon menterinya. Sejauh ini, tahapannya normatif dan bisa menunjukan kenapa yang bersangkutan tidak cukup mampu mengelola kementerian yang dia pimpin,” katanya.
