Menteri Darmin Targetkan Data Final Produksi Beras Kelar Agustus

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan saat melepas pengiriman hibah 5.000 ton beras kepada Pemerintah Sri Lanka di gudang beras Bulog, Jakarta, 14 Februari 2017. Sri Lanka tengah mengalami kekeringan sehingga sulit untuk memproduksi pangan. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan saat melepas pengiriman hibah 5.000 ton beras kepada Pemerintah Sri Lanka di gudang beras Bulog, Jakarta, 14 Februari 2017. Sri Lanka tengah mengalami kekeringan sehingga sulit untuk memproduksi pangan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan data produksi dan luas panen beras yang bermasalah akan segera selesai pada bulan Agustus 2018. Menurut Darmin, saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah langkah strategis untuk memastikan agar data-data tersebut menjadi lebih akurat.

    "Kita sedang memprosesnya, kita mau menggunakan beberapa data BPS, one map policy, pengecekan lapangan atau data sementaranya akan mulai kita tahu pada bulan Maret, mulai final mungkin Agustus lah," kata Darmin di gedung Kemenko PMK, Selasa, 16 Januari 2018.

    Simak: Menteri Darmin Akui Data Pasokan dan Produksi Beras Bermasalah

    Oleh karena itu, kata Darmin, pemerintah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai luas tanam dan panen serta produktivitas beras.

    Pada 15 Januari sebelumnya, Darmin mengatakan pemerintah saat ini sedang menyelesaikan kebijakan satu peta (one map policy) yang akan diluncurkan secara resmi pada 18 Agustus 2018. "Pemerintah juga berharap akan adanya data terkait luasan irigasi di Indonesia," kata Darmin di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

    Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan verifikasi lahan secara sampel oleh pihak independen.

    Sebelumnya Ombudsman meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan data yang valid mengenai produksi dan pasokan beras. Anggota Ombudsman Akhmad Alamsyah menuturkan surplus yang memadai mencerminkan bukan hanya jumlah produksi berjalan, tapi juga jumlah stok yang kredibel. "Jadi jangan bombardir kami dengan pernyataan surplus," ujarnya.

    Temuan dari peta keluhan pedagang beras milik Ombudsman berbanding terbalik dengan data Kementerian Pertanian.

    KARTIKA ANGGRAENI | VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.