TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa persoalan data luas panen dan produksi beras selama ini masih memiliki berbagai perbedaan. Oleh karena itu, kata Darmin, pemerintah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai luas tanam dan panen serta produktivitas beras.
Menurut Darmin, pemerintah saat ini sedang menyelesaikan kebijakan satu peta (one map policy) yang akan diluncurkan secara resmi pada 18 Agustus 2018. "Pemerintah juga berharap akan adanya data terkait luasan irigasi di Indonesia," kata Darmin di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.
Baca juga: Tak Sesuai dengan Realita, Ombudsman: Stop Opini Surplus Beras
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan verifikasi lahan secara sampel oleh pihak independen.
Sebelumnya Ombudsman meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan data yang valid mengenai produksi dan pasokan beras. Anggota Ombudsman Akhmad Alamsyah menuturkan surplus yang memadai mencerminkan bukan hanya jumlah produksi berjalan, tapi juga jumlah stok yang kredibel. "Jadi jangan bombardir kami dengan pernyataan surplus," ujarnya.
Temuan dari peta keluhan pedagang milik Ombudsman berbanding terbalik dengan data Kementerian Pertanian. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto memastikan pasokan beras selama ini selalu dijaga pada batas aman.
Dia mengatakan luas tambah tanam Indonesia selalu berada di atas angka 1 juta hektare dari Juni hingga saat ini. "Luas segitu sangat cukup," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat pekan lalu.
Adapun Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan menyatakan produksi beras surplus. "Surplus 31 Desember (2017)," katanya. Dia memperkirakan produksi beras Januari juga akan surplus sebesar 329,3 ribu ton.
KARTIKA ANGGRAENI | VINDRY FLORENTIN
