Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Sesuai dengan Realita, Ombudsman: Stop Opini Surplus Beras

image-gnews
Pemerintah Diminta Samakan Standar Kualitas Beras
Pemerintah Diminta Samakan Standar Kualitas Beras
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pemantauannya di lapangan mendengarkan keluhan pedagang beras di pasar di 31 provinsi pada 10-12 Januari 2018. Dari pantauan tersebut didapatkan hasil bahwa pasokan beras pas-pasan dan tak merata.

Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Sagiri, menyebutkan pihaknya mengetahui terjadi kenaikan harga beras yang tajam sejak Desember 2017. Namun gejala kenaikan harga ini tanpa disertai temuan penimbunan dalam jumlah besar. Alamsyah menuturkan kondisi tersebut mengindikasikan kemungkinan proses mark up data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini.

Baca: Setelah Surplus, Indonesia Siap Ekspor Beras

Ombudsman menyarankan beberapa hal kepada pemerintah. "Hentikan pembangunan opini surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan," ujar Alamsyah, di kantornya, Senin, 15 Januari 2018. Saran lainnya adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, luas tambah tanam, benih subsidi, hingga pemberantasan hama yang dilakukan Kementerian Pertanian.

Pemerintah juga disarankan memberi dukungan maksimum untuk Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data produksi dan stok yang lebih akurat. "Ketika ada begini, jangan BPS disalahkan ujung-ujungnya," kata Alamsyah.

Ombudsman pun menemukan gejala maladministrasi dalam keputusan pemerintah mengimpor beras khusus di awal tahun ini. Salah satunya berkaitan dengan informasi pasokan beras di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah, menurut Ombudsman, tak mampu memberikan informasi tentang stok beras yang akurat kepada publik. Kementerian Pertanian selalu menyatakan produksi beras surplus dan pasokannya cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun pernyataan ini hanya didasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil.

Pernyataan surplus beras yang tak didukung data sesungguhnya mengenai jumlah dan sebaran stok dilihat Ombudsman sebagai gejala maladministrasi. "Pengambilan keputusan berpotensi keliru," kata Alamsyah.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman beberapa kali menyebutkan bahwa produksi beras nasional sudah surplus, bahkan Indonesia bersiap mengekspor beras sesegera mungkin. Pada 9 Februari 2017, ia menyebutkan produksi padi nasional mencapai 79,17 juta ton di 2016 atau di atas target 72 juta ton.

"Jadi memang sudah surplus beras sehingga memang ada rencana ekspor. Dewasa ini ekspornya sedang penjajakan dan negara tujuannya sudah ada, tapi nanti saja dinformasikan," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Medan, Kamis, 9 Februari 2017, seusai Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam Padi, Jagung dan Kedelai dengan Pemprov Sumut, Kodam I BB dan Pemkab/Pemkot di Medan.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

15 jam lalu

Pekerja memasukkan gabah ke dalam mesin pengeringan di Sentra Penggilingan Padi atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis 21 Juli 2022. Menurut Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso, pihaknya kini memiiki 10 MRMP, salah satunya di Kendal yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pengering yang mampu mengolah gabah dengan kapasitas 120 ton per hari, penggilingan gabah atau 'rice milling unit' (RMU) dengan kapasitas sebesar 6 ton per jam, dan silo sebanyak tiga unit. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Andy Nugroho mengemukakan penyerapan gabah atau beras langsung dari petani dilakukan Bulog sejak awal 2024 dengan menerapkan skema komersial.


Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

1 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bangka Belitung.


Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

1 hari lalu

Petugas menyiapkan beras untuk dijual pada Gerakan Pangan Murah di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus menstabilkan harga dan menekan angka inflasi di daerah itu. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.


Khawatir Terimbas Cuaca Buruk, Yogya Gelar Sidak Serentak Pantau Stok Pangan Menjelang Lebaran

1 hari lalu

Wisatawan mancanegara menyambangi Pasar Beringharjo Yogyakarta. (Dok. Istimewa)
Khawatir Terimbas Cuaca Buruk, Yogya Gelar Sidak Serentak Pantau Stok Pangan Menjelang Lebaran

Kekhawatiran kurangnya stok pangan pada masa libur Lebaran 2024 sempat muncul akibat kondisi cuaca buruk.


Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

1 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.


Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

2 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

Harga bahan pokok terkini, sebagian besar mengalami kenaikan, seperti beras dan cabai.


Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

3 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

Pemerintah diminta untuk mengubah aturan RIPH dan SPI menjadi tarif impor untuk mencegah terjadinya korupsi di pengurusan izin impor.


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

4 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis investasi non-APBN di IKN, Kalimantan Timur, bisa tembus Rp 100 hingga akhir 2024