Serikat Tani Nasional Tolak Impor Beras

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi beras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi beras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perdagangan menyatakan akan melakukan impor beras 500 ribu ton jenis khusus. Impor tersebut akan dilakukan pada akhir Januari 2018 guna memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengambil tindakan tersebut setelah operasi pasar beras dirasa tidak mampu mempengaruhi turunnya harga beras.

    Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai menilai langkah yang diambil Enggar tidak wajar. Sebab, pada Februari mendatang akan masuk masa panen raya. “Ini tidak wajar. Akhir bulan ini dan bulan depan adalah masa-masa puncak panen raya padi di hampir seluruh daerah,” ujar Rifai, dalam keterangan tertulis, pada Jumat, 12 Januari 2018.

    Baca: Harga Beras di Cipinang Lebih Mahal dari HET 

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyampaikan pada Januari akan ada 300 ribu ton gabah dan pada Februari ada panen dengan jumlah produksi 4,9 juta ton gabah kering giling.

    Menurut Rifai, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini akan merugikan petani. Ia menuturkan datangnya impor akan menekan harga jual gabah petani yang akan segera melakukan panen. “Impor beras itu akan menekan harga gabah petani. Sebentar lagi masa panen, petani yang rugi,” katanya.

    Rifai menganggap keputusan Enggartiasto melakukan impor beras tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan.

    Kementerian Pertanian, pada awal 2018, menyatakan stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) aman. Rifai menuding tidak ada koordinasi yang baik antarlembaga/kementerian yang menangani persoalan pangan di tubuh pemerintahan. “Antarlembaga negara tidak ada koordinasi dengan baik tentang data-data ketersediaan beras, Mentan, Mendag, dan Bulog.”

    Rifai mencurigai ada indikasi permainan kartel pangan yang sengaja mencari untung dengan memainkan harga beras di pasaran. 

    Keributan ihwal harga beras, menurut Rifai, merupakan dampak dari liberalisasi pangan yang diterapkan pemerintah. Dia menyebut harga pangan seharusnya dikendalikan negara, dalam hal ini pemerintah.

    “Ini konsekuensi liberalisasi pangan yang dilakukan pemerintah hari ini. Harga pangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Seharusnya pemerintah yang mengendalikan harga beras. Tata niaga pangan harus diserahkan kepada Bulog,” ucap Rifai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.