TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjawab kritik perihal pemerintah Indonesia terlalu banyak berutang untuk mewujudkan proyek-proyek infrastruktur. Menurut pria asal Makassar itu, berutang adalah hal yang tak terhindarkan membangun infrastruktur.
"Pemerintah apa pun, kalau ingin lebih cepat dari kemampuannya, ya, harus berutang," ujar JK saat wawancara khusus dengan Tempo, Rabu, 22 November 2017. "Amerika pun berutang (untuk proyek infrastruktur)."
Baca: Indef Ikuti IMF Kritik Proyek Infrastruktur Banyak Digarap BUMN
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia mencanangkan proyek infrastruktur besar-besaran. Proyek infrastruktur ini untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi serta menghilangkan ketimpangan ekonomi antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.
Secara garis besar, proyek infrastruktur yang dicanangkan terdiri atas 1.000 kilometer jalan tol, 3.000 kilometer rel kereta, 24 pelabuhan, 15 bandara, dan 35 ribu megawatt pembangkit listrik.
Untuk mewujudkan proyek-proyek itu, Jokowi pernah menyatakan dibutuhkan anggaran lebih-kurang Rp 4.500 triliun. Ia juga mengharapkan sebagian di antaranya bisa ditutupi dengan investasi dari swasta.
Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Tidak semua kontraktor swasta tertarik dengan proyek-proyek infrastruktur Indonesia, terutama untuk proyek yang berada di Indonesia bagian timur. Sebab, secara hitung-hitungan ekonomi, proyek-proyek itu tidak menjanjikan keuntungan cepat. Walhasil, BUMN yang kemudian diandalkan pemerintahan.
Perusahaan pelat merah yang diandalkan pun ternyata harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi infrastruktur tersebut. Waskita Karya, misalnya, tercatat sudah membukukan utang hingga Rp 65,7 triliun per September atau dua kali lipat dibanding tahun lalu. Contoh lain adalah PLN, yang mendapat lampu kuning dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena dinilai kesulitan mewujudkan proyek 35 ribu MW.
Sri Mulyani sebelumnya mengatakan biaya infrastruktur lebih dari Rp 4.700 triliun untuk dua tahun ke depan. Masalahnya, anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya sanggup menanggung 41,3 persen dari jumlah itu. Sedangkan BUMN hanya berkontribusi 22 persen dari total dana yang dibutuhkan.
"Kami masih butuh dana dari sektor swasta lebih dari Rp 1.700 triliun atau sekitar 36 persen dari total kebutuhan infrastruktur dari 2015 sampai 2019," kata Sri Mulyani saat menyampaikan sambutannya dalam sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, akhir Maret lalu.
