TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan biaya infrastruktur lebih dari Rp 4.700 triliun untuk dua tahun ke depan. Masalahnya, anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya sanggup menanggung 41,3 persen dari jumlah itu. Sedangkan BUMN hanya berkontribusi 22 persen dari total dana yang dibutuhkan.
"Kami masih butuh dana dari sektor swasta lebih dari Rp 1.700 triliun atau sekitar 36 persen dari total kebutuhan infrastruktur dari 2015 sampai 2019," kata Sri Mulyani saat menyampaikan sambutannya dalam sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Maret 2017.
Baca: Sri Mulyani Sebut Keterlibatan Bank dalam Proyek Infrastruktur Minim
Sri Mulyani meminta BUMN terus berinovasi mengembangkan struktur pendanaan. "Kami harus mampu memperbaiki perencanaan pembiayaan dan memimpin implementasi pembangunan infrastruktur, mulai groundbreaking hingga selesai," katanya.
Sri Mulyani menginginkan BUMN di bawah kementeriannya berinovasi membuat skema pembiayaan yang mengikutsertakan badan usaha, baik swasta maupun multilateral. "Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD, tidak akan mungkin menyelesaikan pembangunan tepat waktu."
Baca: Butuh Dana Besar, Sri Mulyani: Swasta Perlu Ikut Membangun
Pembangunan yang molor, menurut Sri Mulyani, akan menimbulkan beban biaya yang lebih besar daripada yang diproyeksikan. Semua BUMN, termasuk PT SMI, memonitor beban biaya. "Jangan sampai juga ada mark up dan korupsi. Upaya mobilisasi dana harus inovatif tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Sri Mulyani juga meminta PT SMI melanjutkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Menurut dia, pemda sangat haus dengan pembangunan infrastruktur. "Pemda tentu terus berharap ada berbagai inovasi pembiayaan yang bisa diperkenalkan dan bisa mengatasi kendala pembiayaan infrastruktur," ucapnya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
