Penjelasan Sri Mulyani Soal Dana Infrastruktur Rp 4.700 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengunjungi Kantor Portal Indonesia National Single Window di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, Senin, 6 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengunjungi Kantor Portal Indonesia National Single Window di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, Senin, 6 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan biaya infrastruktur lebih dari Rp 4.700 triliun untuk dua tahun ke depan. Masalahnya, anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya sanggup menanggung 41,3 persen dari jumlah itu. Sedangkan BUMN hanya berkontribusi 22 persen dari total dana yang dibutuhkan. 

    "Kami masih butuh dana dari sektor swasta lebih dari Rp 1.700 triliun atau sekitar 36 persen dari total kebutuhan infrastruktur dari 2015 sampai 2019," kata Sri Mulyani saat menyampaikan sambutannya dalam sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Maret 2017.

    Baca: Sri Mulyani Sebut Keterlibatan Bank dalam Proyek Infrastruktur Minim

    Sri Mulyani meminta BUMN terus berinovasi mengembangkan struktur pendanaan. "Kami harus mampu memperbaiki perencanaan pembiayaan dan memimpin implementasi pembangunan infrastruktur, mulai groundbreaking hingga selesai," katanya. 

    Sri Mulyani menginginkan BUMN di bawah kementeriannya berinovasi membuat skema pembiayaan yang mengikutsertakan badan usaha, baik swasta maupun multilateral. "Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD, tidak akan mungkin menyelesaikan pembangunan tepat waktu."

    Baca: Butuh Dana Besar, Sri Mulyani: Swasta Perlu Ikut Membangun

    Pembangunan yang molor, menurut Sri Mulyani, akan menimbulkan beban biaya yang lebih besar daripada yang diproyeksikan. Semua BUMN, termasuk PT SMI, memonitor beban biaya. "Jangan sampai juga ada mark up dan korupsi. Upaya mobilisasi dana harus inovatif tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

    Sri Mulyani juga meminta PT SMI melanjutkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Menurut dia, pemda sangat haus dengan pembangunan infrastruktur. "Pemda tentu terus berharap ada berbagai inovasi pembiayaan yang bisa diperkenalkan dan bisa mengatasi kendala pembiayaan infrastruktur," ucapnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.