Indef Ikuti IMF Kritik Proyek Infrastruktur Banyak Digarap BUMN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proyek pembuatan saluran air pencegah banjir di Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, 2 Januari 2017. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 20 miliar hanya untuk pembuatan infrastruktur pengendali banjir di Gede Bage dari total lebih dari Rp 300 miliar untuk menangani banjir di wilayah Bandung Raya. TEMPO/Prima Mulia

    Proyek pembuatan saluran air pencegah banjir di Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, 2 Januari 2017. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 20 miliar hanya untuk pembuatan infrastruktur pengendali banjir di Gede Bage dari total lebih dari Rp 300 miliar untuk menangani banjir di wilayah Bandung Raya. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, mengkritisi penggunaan utang untuk pembangunan proyek infrastruktur, yang dilakukan pemerintah.

    Dia menilai penyaluran utang untuk pembangunan infrastruktur kurang tepat karena pengerjaan proyek-proyek itu dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara. "Ada yang salah dari model infrastruktur kita," kata Bima dalam diskusi di Restoran Warung Daun, Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2017.

    Dia menerangkan, 87 persen proyek dikuasai oleh perusahaan skala besar. Jika proyek-proyek dikuasai BUMN maka utang hanya akan dirasakan manfaatnya oleh BUMN. "Bukan oleh masyarakat." 

    Baca: Menteri Agama: Dana Haji Boleh untuk Pembangunan Infrastruktur

    Bima juga menyoroti turunnya pertumbuhan industri logam dasar. Penurunan itu terjadi di saat pembangunan infrastruktur tengah digenjot. "Kita wajib bertanya dari mana besi dan baja yang digunakan untuk proyek infrastruktur. Dari mana logikanya, infrastruktur dibangun tapi besi dan baja nasional tidak terserap?" ujarnya.

    Baca: Menteri Basuki: Pembangunan Infrastruktur Ibarat Rock and Roll

    Bima lantas meminta pemerintah memperbaiki kebijakan pembangunan infrastruktur. Dia berpendapat proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak boleh dikuasai oleh BUMN. "Berikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk membangun proyek-proyek infrastruktur," kata Bima.

    Johnny G. Plate, politikus Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat, justru mengatakan pemberian proyek-proyek infrastruktur kepada BUMN tepat sepanjang BUMN tersebut memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek. "Lagi pula, di balik BUMN, ada vendor, ada pabrik-pabrik dan swasta. Kalau BUMN sudah over capacity masih diberi (proyek), ini baru masalah," kata Johnny.

    Sebelumnya, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim meminta pemerintah Indonesia berhenti menganakemaskan BUMN dalam pengerjaan membangun proyek infrastruktur. Dia meminta pemerintah lebih banyak membuka peluang dan kesempatan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi. "Kita bisa kurangi insentif untuk BUMN, seperti jaminan murah, dana pinjaman pemerintah, dan lain-lain," kata Jim.

    Jim menyatakan, dirinya paham dengan keberhasilan BUMN sehingga mereka mengincar proyek-proyek infrastruktur seperti perusahaan swasta. Namun, menurut Jim, hal itu akan membatasi partisipasi swasta. 

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.