TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menjelaskan kondisi laut saat ini sudah berdaulat. Hal ini, menurut Susi, karena keberhasilan pihaknya mengusir pelaku illegal fishing dari laut Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri prosesi penenggelaman 17 kapal pelaku illegal fishing, di perairan Natuna, Ahad, 29 Oktober 2017.
“Data sensus 2003-2013 menunjukkan penurunan jumlah Rumah Tangga Nelayan (RTN) hampir 50 persen, dan stok ikan juga menurun lebih dari 100 persen yang juga mengakibatkan Indonesia kehilangan 115 eksportir seafood selama kurun waktu tersebut,” ujar Susi dikutip dari siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin, 30 Oktober 2017.
Susi Pudjiastuti mengklaim kondisi saat ini sudah jauh lebih baik dari pada saat itu. Hal tersebut, kata ia, karena konsistensi dari usaha menjaga laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, TNI Aangkatan Udara, Polri, Kejaksaan, Bakamla serta penegak hukum lainnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kedaulatan laut merupakan hal penting dan patut dikuasai serta dimiliki bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, sudah saatnya Indonesia merefleksikan hasil ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan potensi sumber daya laut yang dimiliki.
Di kesempatan tersebut sebanyak 17 kapal ditenggelamkan di dua lokasi yang berbeda, yakni di perairan Natuna (10 kapal) dan Tarempa (7 kapal). Prosesi ini dikomandoi langsung oleh Susi selaku komandan Satgas 115 dari Kapal Pengawas Perikanan Orca 2 di perairan Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Direktur Operasi Satgas 115 Laksamana Pertama TNI AL Wahyudi Hendro Dwiyono menjelaskan penenggelaman dilakukan tanpa menggunakan bahan peledak atau pembakaran, namun dengan cara melubangi lambung kapal di bawah garis air dan diberikan pemberat. Ia memastikan lokasi penenggelaman di Natuna berada pada posisi yang aman dan tidak mengganggu alur navigasi, yaitu sekitar 6 Nautica Mile (NM) sebelah selatan dermaga Selat Lampa.
Wahyudi mengklaim di periode kedua tahun 2017 pihaknya sudah menenggelamkan kapal sebanyak 88 kapal, terdiri dari 40 kapal sudah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan 48 kapal lainnya sudah mengantongi penetapan untuk dimusnahkan dari pengadilan negeri setempat.
Dalam kesempatan prosesi penenggelaman secara simbolis ini, turut hadir Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa, Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla Laksamana Pertama TNI Semi Djoni Putra, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia serta pejabat tinggi lainnya.
Prosesi penenggelaman kapal Ahad kemarin merupakan tahapan pertama dari agenda penenggelaman kapal yang akan dilakukan di periode kedua ini. KKP rencananya akan melakukan penenggelaman kapal di 13 lokasi secara bertahap hingga bulan Desember 2017. Adapun hingga enam hari sejak kemarin, agenda penenggelaman akan dilakukan di dua lokasi di Kepulauan Riau yakni Selat Lampa Natuna sebanyak 33 kapal dan Tarempa berjumlah 13 kapal.
Lebih lanjut Wahyudi menjelaskan penenggelaman dilanjutkan di wilayah lain secara terjadwal. Pertama, medio bulan November 2017, berlokasi di Karimun Jawa (8 kapal), Pontianak (10 kapal), dan Cirebon (6 kapal). Kedua, penenggelaman akan dilakukan pada akhir bulan November 2017 di dua lokasi yakni Bitung (9 kapal) dan Tarakan (1 kapal). Selanjutnya dilakukan pada awal bulan Desember 2017, berlokasi di Batam (1 kapal), Belawan (1 kapal), Lhokseumawe (2 kapal) dan Langsa (1 kapal). Penenggelaman pada periode kedua ini akan ditutup pada pertengahan bulan Desember 2017, dengan lokasi Merauke (2 kapal), dan Timika (1 kapal).
