TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad menyampaikan rasa kekhawatirannya atas kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menunjuk World Wild Fund atau WWF Indonesia sebagai project management office atau PMO sekretariat percepatan program reforma agraria dan perhutanan sosial.
Hal tersebut disampaikan melalui surat terbuka untuk Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Baca juga: Kebijakan Reformasi Agraria, Sosiolog Kritik Menteri Darmin
Menurut dia, reforma agraria dan perhutanan sosial adalah isu yang sangat sensitif karena menyangkut hajat orang banyak dan merupakan kebijakan korektif atas salah urus yang telah berlangsung lama. Karena sensitifnya isu RAPS, maka Chalid dan banyak kawan aktivis lainnya memandang bahwa harusnya negara yang mengambil peran utama pelaksanaan kebijakan tersebut.
Chalid menilai aktivis dapat mengambil peran membantu negara dengan formalisasi negara. Contohnya Pokja Perhutanan Sosial yang melibatkan akademikus, aktivis NGO, budayawan, serta ASN pusat dan daerah melalui SK Dirjen Perhutanan Sosial untuk tingkat pusat dan oleh gubernur di tingkat provinsi. "Pokja ini sudah berjalan dengan baik sejak tahun lalu," tulis Chalid Muhammad, Sabtu, 22 Oktober 2017.
Baca juga: 3 Tahun Jokowi, Walhi: Agenda Reformasi Agraria Stagnan
"Penunjukan WWF menjadi PMO oleh Menko Perekonomian menimbulkan reaksi penolakan keras dari pihak-pihak yang selama ini telah bekerja membantu pemerintah untuk pencapaian target Program Presiden ini dengan tepat sasaran," kata Chalid Muhammad.
Menurut dia, keterlibatan WWF sebagai sebuah NGO yang berafiliasi atau menjadi bagian dari jaringan global WWF, atau organisasi lingkungan hidup internasional dalam program RAPS, sangat rawan dijadikan isu politik dari pihak-pihak yang selama ini menolak kebijakan RAPS dengan beragam motif.
Baca juga: Kemenko Perekonomian Gandeng WWF Percepat Reforma Agraria
Chalid melihat salah satu peran PMO adalah membangun koordinasi antar-kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program RAPS. "Bagaimana logikanya koordinasi antar-kementerian dan lembaga negara dilakukan oleh organisasi bukan negara. Ini akan menjadi isu politik lainnya," katanya.
Menurut Chalid, bila Kemenko Perekonomian tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program RAPS, Chalid dan para aktivis sarankan agar membentuk tim PMO dengan merekrut dari kalangan akademikus, aktivis, jurnalis, dan ASN yang berkompoten dan memiliki komitmen tinggi.
Baca juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Reforma Agraria Dinilai Tak Tepat Sasaran
"Bila ada aktivis WWF yang mau bekerja membantu RAPS, masukan ke tim bentukan Kemenko tersebut, sehingga tampak bahwa negara berada di garis depan," kata Chalid Muhammad. Ia berharap semoga Menko Perekonomian bisa segera mengoreksi kerja sama dengan WWF dalam program reforma agraria tersebut.
