Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Defara
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Defara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen pada 2025. Hal ini disampaikannya usai mengisi seminar di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Mei 2024.

"Yang pertama, strategi ke depan adalah bukan kerek PPN, tapi kerek penghasilan pajak," kata dia. 

Airlangga mengatakan, penghasilan pajak dapat ditingkatkan tentu dengan implementasi sistem yang lebih baik. "Ya, tentu kalau di Dirjen Pajak kan ada implementasi dari core tax, kita harapkan itu maksimal".

Dia mengatakan, target pemerintah ke depan tentu saja memperbesar pendapatan negara dari perpajakan. "Ya, tentu kami targetnya kenaikan pendapatan dari perpajakan."

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Kenaikan pajak ini berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sebelumnya pada 2022, pemerintah menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen yang berlaku terhitung 1 April 2022.

Keputusan ini telah menuai banyak kontra. Misalnya dari Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono. Menurut dia, jika disorot dari sisi pengusaha dan konsumen, kenaikan PPN 12 persen akan sangat memberatkan. Pasalnya, pajak bersifat distortif, sehingga kenaikan pajak akan mempengaruhi perilaku konsumen.

Dia menilai, kenaikan PPN akan menyebabkan beban konsumen juga meningkat, karena harus menanggung kenaikan PPN. Pada gilirannya, konsumsi masyarakat dapat menurun dan penjualan berisiko terdampak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ujungnya adalah laba pengusaha dapat tergerus. Pencapaian PPN dapat meningkat, tapi PPh (Pajak Penghasilan) Badan dapat menurun," katanya kepada Tempo.

Sementara itu, peneliti Center of Industry, Trade and Investment dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai kebijakan menaikkan ini berpotensi menurunkan daya saing Indonesia. 

"Penurunan daya saing ini terlihat dari ekspor yang menurun," ujar Ahmad dalam diskusi virtual pada 20 Maret 2024. 

Secara nasional, dia memperkirakan ekspor akan turun sebesar 1,41 persen. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga diprediksi turun sebesar 0,26 persen. Sementara itu, jumlah impor diperkirakan meningkat sebesar 0,85 persen lantaran masyarakat akan memilih kombinasi barang dan jasa yang lebih terjangkau. 

ANNISA FEBIOLA | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Pabrik Sepatu Bata Gulung Tikar, Berikut Perjalanan Bisnisnya di Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kakak Perempuan Barack Obama Terkena Gas Air Mata saat Unjuk Rasa Menolak Kenaikan Pajak di Kenya

1 jam lalu

Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa saat demonstrasi menentang rancangan kenaikan Tarif Pajak 2024/2025 di Nairobi, Kenya, 25 Juni 2024. REUTERS/Monicah Mwangi
Kakak Perempuan Barack Obama Terkena Gas Air Mata saat Unjuk Rasa Menolak Kenaikan Pajak di Kenya

Auma Obama, aktivis asal Kenya sekaligus saudari seayah mantan Presiden AS Barack Obama, terkena gas air mata saat berunjuk rasa di Nairobi.


Arsjad Rasjid soal Sri Mulyani, Airlangga dan Tim Prabowo Tampil Bareng: Supaya Nanti Oktober Bisa Lari

5 jam lalu

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono saat melakukan konferensi pers  terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di kantor pusat Direktoral Jenderal Pajak, Jakarta, 24 Juni 2024. Tempo | Maulani Mulianingsih
Arsjad Rasjid soal Sri Mulyani, Airlangga dan Tim Prabowo Tampil Bareng: Supaya Nanti Oktober Bisa Lari

Arsjad Rasjid menyambut baik pertemuan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran dengan Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto.


Unjuk Rasa Menolak Kenaikan Pajak di Kenya Berujung Bentrok, Setidaknya 5 Tewas

7 jam lalu

Demonstran bereaksi ketika polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa saat demonstrasi menentang rancangan kenaikan tarif Pajak 2024/2025 di Nairobi, Kenya, 25 Juni 2024. REUTERS/Monicah Mwangi
Unjuk Rasa Menolak Kenaikan Pajak di Kenya Berujung Bentrok, Setidaknya 5 Tewas

Kepolisian Kenya menembaki pengunjuk rasa yang mencoba menyerbu gedung parlemen Kenya pada Selasa, 25 Juni 2024. Setidaknya, lima demonstran tewas


Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

Terkini: Presiden Joko Widodo atau Jokowi kumpulkan menteri untuk bahas nasib industri tekstil yang terpuruk. PT Sritex dikabarkan bangkrut.


Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

1 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai harus menaikkan rasio pajak hingga 12 persen agar bisa merealisasikan seluruh janji politiknya.


Airlangga Sebut Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI jadi 5,1 Persen, Apa Saja Pemicunya?

1 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Selain itu, Airlangga Hartarto, mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp155,75 miliar kepada DPR dalam rapat tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI jadi 5,1 Persen, Apa Saja Pemicunya?

Menteri Airlangga Hartarto menyatakan Bank Dunia telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 menjadi 5,1 persen.


Pilgub Jakarta, Airlangga Sebut Golkar Bersama Gerindra Meski Belum Sepakat Ridwan Kamil

1 hari lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto dan Erick Thohir di kediamannya. Instagram/Prabowo
Pilgub Jakarta, Airlangga Sebut Golkar Bersama Gerindra Meski Belum Sepakat Ridwan Kamil

Ridwan Kamil disebut masih berpeluang untuk berlaga di Ibu Kota. "Nanti akan diumumkan bersama," kata Airlangga.


Airlangga Sebut Daerah 3T Jadi Salah Satu Prioritas Program Makan Bergizi Gratis

1 hari lalu

Ilustrasi program makan gratis. ANTARA/Sulthony Hasanuddin
Airlangga Sebut Daerah 3T Jadi Salah Satu Prioritas Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Keuangan mengumumkan pemerintah saat ini dan presiden terpilih menyepakati anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun.


Alasan Airlangga Sebut Jokowi Punya Pengaruh pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran belanja kementerian yang telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Alasan Airlangga Sebut Jokowi Punya Pengaruh pada Pilkada 2024

Airlangga mengatakan dalam Pilkada 2024 yang berpengaruh besar adalah local wisdom.


Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp24,99 Triliun per Mei 2024

3 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp24,99 Triliun per Mei 2024

Penerimaan pajak kripto per Mei 2024 dilaporkan mencapai Rp746,16 miliar.