Konferensi FIDIC Fokus Pada Ketahanan Infrastruktur Bencana Alam

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 18_ekbis_proyekinfrastruktur

    18_ekbis_proyekinfrastruktur

    TEMPO.CO, JakartaKonferensi Internasional Asosiasi Konsultan Konstruksi Seluruh Dunia (FIDIC) diselenggarakan di Jakarta Convention Center, pada 1 hingga 3 Oktober 2017. Ajang pertemuan ahli-ahli infrastruktur seluruh dunia ini berfokus pada aspek ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam.

    Beberapa topik yang akan dibahas antara lain, pengalaman penanganan infrastruktur akibat gempa di Jepang, peningkatan batas ketinggian laut dan dampak terhadap terjadinya banjir di Amerika dan Indonesia, serta aspek desain untuk menghindari dampak kehancuran yang serius pada bangunan.

    Ketua Umum Asosiasi Konsultan Indonesia (Inkindo) Nugroho Pudji Rahardio mengatakan, tema ketahanan infrastruktur dipilih karena besarnya dampak bencana alam terhadap ketahanan infrastruktur. “Apalagi di Indonesia banyak terdapat gunung api,” kata dia di JCC, Ahad, 1 Oktober 2017.

    Nugroho mengatakan konferensi ini akan dihadiri 600 peserta dari lebih 70 negara. Peserta, kata dia, terdiri dari para pengambil keputusan pimpinan perusahaan dan kalangan profesional.

    Nugroho mengatakan waktu penyelenggaraan konferensi ini sangat tepat, mengingat Indonesia tengah melakukan pembangunan infrastrukur secara besar-besaran. “Ini adalah kesempatan yang baik bagi ahli konstruksi Indonesia untuk mendalami pengetahuan tentang FIDIC,” kata dia.

    Presiden FIDIC Jae-Wan Lee mengatakan banyak negara melaksanakan pembangunan infrastruktur, namun kurang memberikan hasil yang maksimal. Kurangnya pemahaman mengenai aspek ketahanan infrastrukur terhadap bencana, kata dia, menjadi penyebab pembangunan kurang maksimal.

    “Penting bagi insinyur untuk membangun infrastruktur yang dapat bertahan dari bencana alam,”  kata dia.

    ROSSENO AJI NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.