TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 5 Agustus 2024 dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 akan diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Disusul, Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di kantornya hari ini, Senin 5 Agustus 2024.

Selanjutnya, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku.

Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Sejumlah pihak dari kalangan internal menolak sikap tersebut. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat. Bahkan Izin Pengelolaan Tambang (IUP) itu dinilai sarat kepentingan politik transaksional.

Terakhir, Kementerian Sekretariat Negara menyewa sekitar 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) pada perayaan HUT RI ke-79 di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan Presiden Terpilih Prabowo....

<!--more-->

1. Sri Mulyani: Kenaikan Gaji PNS 2025 Diumumkan Presiden Terpilih Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 akan diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan ya," kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Adapun Sri Mulyani menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta penyusunan rancangan APBN Tahun 2025 dapat mengakomodasi program yang dicanangkan presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Paparkan Isi Rapat RAPBN 2025 dengan Jokowi Hari Ini, Sri Mulyani Dapat Arahan Akomodasi Seluruh Program Prioritas Prabowo

Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di kantornya hari ini, Senin 5 Agustus 2024.

Usai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan arahan Jokowi, yakni mengakomodasi seluruh program prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam APBN tahun depan.

Sri Mulyani mengatakan anggaran 2025 sudah dilaporkan kepada presiden saat ini dan presiden terpilih lewat dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Postur APBN diperkirakan tidak akan mengalami perubahan banyak, namun karena diminta menampung program prioritas, maka dilakukan penghitungan lagi.

“Jadi kami mulai menghitung program-program yang sering disebut seperti Makan Bergizi Gratis, kemudian juga beberapa program inisitif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presoden terpilih,” ujar Sri Mulyani usai rapat di Istana Negara yang disiarkan langsung dalam YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 5 Agustus 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut....

<!--more-->

3. Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut: Kalau Benar, Menambah Runyam Dunia Pertambangan

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku. Sebelumnya, hal ini terungkap dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 31 Juli 2024.

"Kalau keterangan ini benar, menambah runyam dunia pertambangan minerba yang sudah memprihatinkan," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti keterangan dalam persidangan itu. Sebab, Mulyanto berujar, kasus ini sangat penting lantaran melibatkan sosok spesial dari keluarga Istana yang dekat dengan pusat kekuasaan. "Bila terbukti, harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ramai-ramai Internal Muhammadiyah Tolak Konsesi Izin Tambang Pemerintah

Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Sejumlah pihak dari kalangan internal menolak sikap tersebut. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat. Bahkan Izin Pengelolaan Tambang (IUP) itu dinilai sarat kepentingan politik transaksional.

Sebelumnya, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang. Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama.

“Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang,” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Rabu malam.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pemerintah Sewa 1.000 Unit Mobil untuk HUT RI di IKN....

<!--more-->

5. Pemerintah Sewa 1.000 Unit Mobil untuk HUT RI di IKN, Harga Sewa Melonjak 100 Persen

Kementerian Sekretariat Negara menyewa sekitar 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) pada perayaan HUT RI ke-79 di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, Ahad, 4 Agustus 2024.

Dia mengatakan permintaan pengadaan mobil sekitar 1.000 unit itu sudah dibayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak. Namun, untuk memenuhi permintaan Kemensetneg, DPD Asperda Kaltim harus menambah unit mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah itu.

Dalam memenuhi keterbatasan unit mobil tersebut DPD Asperda Kaltim melakukan koordinasi dengan DPP Asperda Indonesia yang sepakat memberikan dukungan sejumlah unit mobil untuk dikirimkan ke Kalimantan Timur. "Unit mobil didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, dan diperjalanan menuju Kaltim," jelasnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Kemenparekraf Bantah Kabar Pembangunan Kasino di Bali