Faisal Basri Ajak Ekonom Bujuk Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi

Rabu, 7 Februari 2024 20:02 WIB

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, kembali mengajak para ekonom untuk membujuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Saya tidak suka yang rusuh-rusuh. Saya berdoa menteri-menteri, terutama Sri Mulyani, mundur. Ini harus kita upayakan. Saya mengimbau teman-teman dan para senior untuk membujuk (Sri Mulyani mundur),” ujar Faisal Basri dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.

Menurut Faisal Basri, jika Sri Mulyani mundur, hal itu akan memberikan efek besar terhadap Jokowi. Secara tidak langsung, kemunduran Menteri Keuangan juga dapat mendorong menteri-menteri lain ikut mundur.

“Istilah teman-teman saya purnawirawan TNI itu, Bu Sri Mulyani itu separuh nyawa Pak Jokowi. Jadi kalau Sri Mulyani pergi, Pak Jokowi klepek-klepek, sadar,” tutur ekonom senior itu.

Faisal Basri menuturkan, kemunduran Sri Mulyani bisa membuat keguncangan politik di kabinet. Bahkan, dia memperkirakan, Jokowi bisa saja mundur dari posisinya. Jika Jokowi mundur, maka Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal ditunjuk jadi presiden, sehingga kabinet bakal ditata ulang.

Advertising
Advertising

"Langsung reshuffle kabinet, Bahlil (Menteri Investasi) diganti, Luhut (Menko Marves) diganti. Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) diganti. Sri Mulyani diangkat kembali," kata Faisal. “Jadi bergejolaknya paling cuma seminggu, don't worry, selanjutnya getting much much better.”

Faisal Basri berharap efeknya terjadi seperti era Orde Baru, di mana presiden kala itu, Soeharto, mundur dari jabatannya setelah sejumlah menteri mundur dari kabinetnya. “Mudah-mudahan terjadi seperti zaman Pak Harto. Setelah 15 menteri mundur, beberapa hari kemudian Pak Harto mundur. Aman, ekonomi paling nyaman," ujar dia.

Pilihan Editor: Diterpa Isu Boikot, Laba Bersih Unilever Anjlok 10,5 Persen Jadi Rp 4,8 Triliun pada 2023

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

53 menit lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

1 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

1 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

4 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

4 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

5 jam lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

5 jam lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

6 jam lalu

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

GP ANsor menilai pemberian IUP ini ide yang bagus terhadap kontribusi dan peran ormas sebagai salah satu komponen bangsa

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

6 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Pertama Kali, Staf Yahudi Biden Mundur Memprotes Dukungan AS terhadap Israel di Gaza

7 jam lalu

Pertama Kali, Staf Yahudi Biden Mundur Memprotes Dukungan AS terhadap Israel di Gaza

Lily Greenberg Call, seorang staf Yahudi di Departemen Dalam Negeri AS, menuduh Biden memberikan dukungan bagi "bencana" serangan Israel di Gaza

Baca Selengkapnya