TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pulau Rempang berkukuh menolak relokasi untuk pengembangan Rempang Eco City. Hal ini yang akan disampaikan jika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia datang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutus Menteri Bahlil ke Pulau Rempang untuk menyelesaikan masalah di pulau itu.

"Kami hanya meminta, kami tidak ingin direlokasi," kata salah satu warga, Rohimah, ketika dihubungi Tempo, Jumat, 15 September 2023. "Kalau pemerintah mau investasi, silakan. Tapi jangan ganggu kampung kami."

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bakal segera mendatangi Pulau Rempang. "Saya agendakan mungkin akhir minggu (pekan) ini," ujar Bahlil ketika ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan pada Rabu, 13 September 2023. "Saya tidak bisa sebutkan hari karena harus menyesuaikan jadwal kegiatan yang sudah ada."

Rempang Eco City merupakan proyek pengembangan Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut bakal dibangun di atas dua kelurahan, yaitu Sembulang dan Rempang Cate.

Pengembangan Rempang Eco City diluncurkan di Kemenko Perekonomian pada 12 April 2023. PT Makmur Elok Graha (MEG) menjadi pengembang dengan nilai investasi sekitar Rp 381 triliun hingga 2080 mendatang.

Selanjutnya: Saat ini BP Batam sedang mengebut relokasi....

<!--more-->

Saat ini BP Batam sedang mengebut relokasi empat perkampungan di lahan seluas 2.000 hektare yang bakal ditempati Xinyi Group, investor Cina yang digandeng MEG dengan investasi senilai kurang lebih Rp 172 triliun. Targetnya, reloksi selesai 28 September 2023.

Namun, proyek tak berjalan mulus. Konflik pecah pada 7 Septembber 2023. Saat itu,bentrok terjadi antara warga dengan aparat gabungan TNI-Polri ketika aparat gabungan memaksa masuk perkampungan untuk memasang tapal batal di Pulau Rempang. Kerusuhan kembali pecah ketika masyarakat berunjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023

Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah meninjau ulang izin yang telah diberikan kepada investor untuk berinvestasi di Pulau Rempang. Hal itu penting untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hukum dan ketentuan yang berlaku.

“Termasuk untuk memastikan kepentingan masyarakat setempat diperhatikan,” kata Achmad lewat keterangan tertulis, Kamis, 14 September 2023.

Selain itu, Achmad meminta dialog terbuka dilakukan. Menurutnya, pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan menjadi kunci penyelesaiaan konflik yang bergejolak di Pulau Rempang. Sebab dengan begitu, masyarakat dapat memastikan bahwa suaranya didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. "Mulai dari pembuatan perjanjian hingga implementasi proyek."

Pilihan Editor: Aspebindo Minta Arsjad Rasjid Nonaktif sebagai Bos Kadin, Apa Alasannya?