Terpopuler: Potensi Masalah di Program ASN Paruh Waktu, Perusahaan Besar di Balik Mahalnya Harga Ayam
Reporter
Tempo.co
Editor
Agung Sedayu
Minggu, 16 Juli 2023 06:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah untuk memberlakukan program aparatur sipil negara (ASN) paruh waktu menjadi berita terpopuler yang banyak dibaca. Program ASN paruh waktu ini dianggap bisa membuat anggaran pemerintah lebih efisien. Namun program ini juga menyimpan banyak potensi masalah. Salah satunya adalah potensi timbulnya diskriminasi dan kecemburuan di kalangan ASN.
Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) akan meresmikan bursa kripto Indonesia yang dijadwalkan bulan ini, Juli 2023.
Berikutnya adalah berita mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengungkap kasus penyelundupan benur atau benih lobster ke luar negeri, salah satunya ke Singapura.
Kemudian berita mengenai rencana penerapan cukai terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang tidak kunjung diterapkan meskipun aturan ini dianggap bisa meningkatkan pendapatan pemerintah.
Berita kelima mengenai penyebab melambungnya harga ayam. Saat ini harga ayam mencapai Rp 90 ribu per ekor. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengatakan lonjakan harga ayam itu terjadi karena suplai ayam lebih banyak ke perusahaan besar.
Berikut rangkuman lima berita terpopuler Tempo.co.
- Wacana ASN Paruh Waktu, Pengamat: Menghemat Anggaran namun Bisa Bermasalah
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan wacana pemberlakuan aparatur sipil negara (ASN) paruh waktu bisa untuk efisiensi biaya belanja pegawai. Namun, perlu aturan khusus yang jelas dan spesifik terkait ASN paruh waktu tersebut. Sebab, menurut dia, sejumlah potensi masalah juga bisa timbul dari skema ini.
"Kebijakan ASN paruh waktu bisa bikin rumit manajemen ASN karena gajinya bisa tidak sama dengan yang full time (penuh waktu), jam kerjanya juga berbeda," kata Trubus kepada Tempo, Sabtu, 15 Juli 2023.
Belum lagi, kata dia, masalah diskriminasi atau kecemburuan sosial yang sangat mungkin terjadi. "Dan yang tidak kalah penting, bagaimana koordinasi antara ASN paruh waktu dengan yang full time?" ucap Trubus.
Trubus tidak menutup mata jika ASN paruh waktu bisa menghemat anggaran. Namun, kebijakan ini tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Perlu kajian yang matang, sehingga potensi masalah bisa dihindari. Begitupun dengan pengklasifikasian per bidang pekerjaan.
ASN paruh waktu, menurut Trubus, bisa diterapkan bagi tenaga pendukung yang selama ini menjadi ASN penuh waktu tetapi jam kerjanya sedikit alias banyak menganggur. Ketimbang membuat boros anggaran karena banyaknya tunjangan, maka bisa dibuat skema paruh waktu.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Apa Peran Bursa Kripto ...
<!--more-->
- Bakal Diluncurkan Bulan Ini oleh Bappebti, Apa Peran Bursa Kripto?
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) akan meresmikan bursa kripto Indonesia yang dijadwalkan bulan ini, Juli 2023. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan, setelah bursa kripto dirilis, semua transaksi hanya bisa dilakukan melalui bursa tersebut.
“Kami kemarin sudah menyepakati tata tertib bursa. Jadi proses know your customer (KYC) dan segala macam sudah diatur di situ,” ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Juli 2023.
Adapun perdagangannya, kata dia, nanti akan melalui aplikasi masing-masing yang sudah terintegrasi. Bappebti pun sudah melakukan tes integrasinya. Koin kripto yang dijual, Didid berujar, Bappebti inginnya lokal.
Namun, koinnya tetap mengikuti perkembangan pasar internasional, termasuk soal harga. Asalkan koinnya itu sudah disetujui Bappebti. “Bisa jadi antar pedagang juga tidak selalu sama. Nanti call-nya mana yang menguntungkan,” tutur Didid.
JIka harga anjlok, dia melanjutkan, bisa dilakukan suspensi. Namun, jika itu hanya karena kondisi pasar, maka bisa dilanjutkan. Selain itu, Didid juga berharap tidak ada pihak yang mempermainkan harga aset kripto. Karena bisa saja seolah-olah orang tersebut main, padahal bukan.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Penyelundupan Benih Lobster ke Singapura ...
<!--more-->
- KKP Ungkap Penyelundupan Benih Lobster ke Singapura Lewat Kapal Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah mengidentifikasi pola penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke luar negeri, salah satunya ke Singapura. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Adin Nurawaluddin berujar benih tersebut berasal dari sejumlah tempat di Indonesia dan dikirimkan menggunakan kapal perikanan.
“Petugas telah mengidentifikasi daerah-daerah penghasil BBL, ditemukan ada peran pengepul dalam mendistribusikan BBL”, kata Adin Nurawaluddin dalam keterangannya, Jumat, 14 Juli 2023.
Seperti diketahui, ekspor BBL dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMENKP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Ia mengungkapkan KKP mendapati kegiatan penangkapan di wilayah Sumatera terkonsentrasi di satu titik lokasi. Berdasarkan hasil penyelidikan di lokasi tersebut, ucapnya, KKP menemukan lokasi pengepul dan pola distribusi BBL sebelum dikeluarkan ke Singapura. Namun Adin tak menyebutkan lokasi tersebut.
Menurutnya, modus penyelundupan BBL di wilayah Sumatera dan Kepulauan Riau sudah mulai berkembang dengan menggunakan kapal perikanan. Sehingga KKP melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan secara tertutup dan terbuka di pagi dan malam hari untuk memeriksa kapal ikan yang diduga mengangkut BBL ke Singapura.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Penerapan Cukai Minuman Berpemanis ...
<!--more-->
- Penerapan Cukai Minuman Berpemanis akan Menguntungkan Pemerintah, Ekonom: Kenapa Tidak Kunjung Diterapkan?
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menanggapi soal dugaan lobi pelaku industri untuk menunda penerapan cukai terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Menurutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu membuat peta jalan atau roadmap untuk pelaku usaha di industri minuman berpemanis sebelum cukai MBDK diterapkan.
"Jangan takut lah sama lobi-lobi pengusaha. Hal yang penting adalah roadmap dari Bea Cukai yang akan menjadi panduan bagi pelaku usaha dan masyarakat," tutur Bhima kepada Tempo, Sabtu, 15 Juli 2023.
Dengan adanya roadmap tersebut, menurut Bhima pelaku usaha pun tak perlu khawatir karena dapat melakukan berbagai persiapan. Karena itu ia mendorong agar Ditjen Bea dan Cukai segera mengimplementasikan cukai terhadap produk MBDK.
Apalagi, tuturnya, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sudah diberikan amanat dalam Undang-undang Harmonisasi Perpajakan. Dalam beleid itu disebutkan koordinasi untuk perluasan basis cukai bisa berjalan lebih cepat. Terlebih, dia memperkirakan potensi penerimaan negara dari cukai ini bisa mencapai Rp 1,5 triliun.
Cukai pada produk MBDK, menurut Bhima, juga mampu menurunkan beban berat anggaran kesehatan, khususnya BPJS. Pasalnya, diabetes sebagai penyakit yang disebabkan konsumsi gula berlebih, menjadi salah satu kasus tertinggi yang ditangani BPJS.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Di Balik Mahalnya Harga Ayam ...
<!--more-->
- Harga Ayam Tembus Rp 90 Ribu per Ekor, Ikappi: Distribusi Lebih Banyak ke Perusahaan Besar
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) membenarkan pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyebut harga daging ayam kini melonjak hingga Rp 90.000 per ekor. Sekretaris Jenderal DPP Ikappi, Reynaldi Sarijowan mengatakan satu ekor ayam ini beratnya mencapai 2,5 kilogram. Artinya harga per kilogram daging ayam sekarang di kisaran Rp 45.000 sampai Rp 47.000.
Menurutnya, lonjakan harga daging ayam terjadi lantaran suplai ke pasar-pasar tradisional belum merata. "Kami investigasi, kebanyakan disuplai ke perusahaan-perusahaan yang memang secara finansial cukup kuat," kata Reynaldi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 15 Juli 2023.
Dia menjelaskan, dalam satu hari pedagang pasar tradisional hanya membutuhkan pasokan maksimal sebanyak 50 sampai 100 kilogram. Sehingga, kalah dengan permintaan dari perusahaan besar.
Alhasil, menurutnya, pasokan daging ayam dengan kualitas baik lebih banyak masuk ke perusahaan-perusahaan besar itu. Namun Reynaldi enggan menyebutkan nama perusahaan yang ia maksud. "Masih tahapan investigasi di internal," ucapnya.
Dia berujar kenaikan harga daging ayam sudah terjadi hampir satu bulan. Selain karena persoalan distribusi, menurutnya penyebab harga komoditas ini naik adalah harga pakan ayam yang masih tinggi.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Pilihan Editor: Daftar Terbaru Perusahaan yang Bangun Proyek di IKN, Mulai Pertamina hingga Ciputra