TEMPO.CO, Jakarta - Situasi yang tak menentu yang mendera industri biro umrah membuat sejumlah pegawai di sektor tersebut banting setir sementara. Buramnya nasib perjalanan umrah dan haji di tengah masa wabah Virus Corona alias COVID-19 ini memang membuat hampir seluruh biro umrah dan haji menutup kegiatannya dan merumahkan para pegawai.

"Ada beberapa yang kini berjualan kurma hingga alat kesehatan seperti masker," ujar Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia alias Sapuhi, Syam Resfiadi kepada Tempo, Senin, 13 April 2020.

Syam mengatakan, alih profesi sementara itu dilakukan untuk menyambung hidup selama masa pandemi, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. "Mungkin sementara saja, mumpung pasarnya ada," kata dia.

Semenjak merebaknya Corona hingga kini, Arab Saudi sudah menutup sementara kunjungan umrah ke negaranya. Akibatnya, nasib penyelenggaraan ibadah haji pun kini masih penuh tanda tanya.

"Saat ini statusnya masih tutup sementara apabila kondisi seperti ini masih kisaran enam bulan, kalau lebih dari itu bisa bangkrut," ujar kata Syam. Saat ini, Sapuhi beranggotakan 235 perusahaan biro perjalanan. Adapun Syam memperkirakan dari seluruh biro perjalanan di tanah air setidaknya ada 10.000 karyawan terimbas kalau kondisi ini berkepanjangan.

<!--more-->

Perjalanan ibadah umrah mulai melandai sejak Arab Saudi mengumumkan penutupan kunjungan ke negaranya pada Februari lalu. Adapun untuk haji belum ada kepastian apakah akan diselenggarakan atau tidak pada tahun ini. Melihat situasi saat ini, Syam pesimistis perjalanan haji bisa berlangsung. Sebab, ia melihat persebaran wabah di sana juga cukup besar angkanya.

"Jika seluruh negara Islam yang memgirim jamaah belum bersih dari COVID-19 maka kemungkinan tertular akan terjadi lagi. Namun jika Allah SSWT berkehendak lain enggak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah SWT sebagai Penguasa dan Pencipta Alam Semesta ini," tutur Syam pasrah.

Saat ini, ujar Syam, nasib pembayaran gaji karyawan biro umrah bergantung kepada kekuatan masing-masing perusahaan. Ia menuturkan tak sedikit perusahaan yang merumahkan pegawainya tanpa gaji. "Kami juga bersepakat untuk memperpanjang kehidupan dengan tidak ada tunjangan hari raya, namun untuk bulanan berikutnya."

Selain merumahkan pegawai, upaya lain yang dilakukan perseroan untuk tetap bertahan dengan mengefisiensi banyak biaya. Kendati masih ada hal yang belum bisa dikurangi karena terkendala aturan, misalnya biaya BPJS dan pajak PPh 25, serta biaya listrik dan internet yang masih diperlukan.

Karena itu, Syam berharap pemerintah memberikan pelbagai kelonggaran kepada penyelenggara biro travel, antara lain penghapusan atau pembebasan biaya PPh 25, pemberian pinjaman lunak dari perbankan, penangguhan pembayaran biaya BPJS,serta bantuan subsidi untuk membayar pegawai yang dirumahkan.