Tarif Batas Atas Diubah, YLKI Sangsi Tiket Pesawat Langsung Turun

Selasa, 14 Mei 2019 12:34 WIB

Tulus Abadi. TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyatakan penurunan persentase tarif batas atas (TBA) secara teoritis bisa menurunkan harga tiket pesawat. Namun, dalam praktiknya, belum tentu demikian. Sebab faktanya, semua maskapai telah menerapkan tarif rata-rata di atas 100 persen dari tarif batas bawah (TBB).

Baca: Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat 12 - 16 Persen

"Sehingga persentase turunnya TBA tidak akan mampu menggerus masih tingginya harga tiket pesawat dan tidak akan mampu mengembalikan fenomena tiket pesawat murah," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa 14 Mei 2019.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan TBA dalam kisaran 12-16 persen. Menurut dia penurunan ini tidak diberlakukan pada semua rute, tetapi hanya sebagian rute terutama rute gemuk.

"Menteri Perhubungan akan mengubah keputusan yang mengatur tarif batas atas. Mudah-mudahan bisa selesai sehari atau dua hari," ujar Darmin. Karena itu, Darmin menyatakan akan berkomunikasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengenai kebijakan ini.

Advertising
Advertising

Tulus menjelaskan penurunan TBA memang membuat maskapai tidak leluasa lagi untuk menaikkan tarifnya hingga 100 persen, seperti sebelumnya. Kendati begitu, turunnya persentase TBA justru bisa memicu maskapai untuk mengerek sisa persentase TBA-nya. Artinya, tiket pesawat justru berpotensi naik pasca penurunan TBA.

YLKI khawatir penurunan TBA ini bakal direspons negatif oleh maskapai dengan menutup atau mengurangi frekuensi rute penerbangan yang tidak dianggap menguntungkan. Jika hal ini terjadi, akses masyarakat terhadap layanan penerbangan seperti di Indonesia Timur atau remote area bisa terdampak.

Tulus menuturkan penurunan tarif tiket seharusnya tidak hanya dilakukan dengan mengubah kebijakan TBA atau TBB tetapi bisa menurunkan tarif PPN tarif pesawat. Misalnya, tarif PPN pesawat yang saat ini sebesar 10 persen bisa diturunkan menjadi 5 persen.

"Jadi pemerintah harus fair, bukan hanya menekan maskapai saja, tetapi pemerintah tidak mau mereduksi potensi pendapatannya, yaitu menghilangkan atau menurunkan PPN tiket pesawat," kata Tulus.

Apalagi, menurut Tulus, komponen tiket pesawat bukan hanya soal TBA saja, tetapi juga komponen tarif kebandaraudaraan yang setiap dua tahun mengalami kenaikan. Hal ini tentu berpengaruh pada harga tiket pesawat karena tarif kebandarudaraan (PJP2U) include on ticket.

Baca: Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Diturunkan, INACA Keberatan

Karena itu, YLKI meminta Kementerian Perhubungan harus secara reguler mengevaluasi formulasi TBA tiket pesawat ini. Sebab selama 3 tahun terakhir, sejak 2016, formulasi TBA dan TBB belum pernah dievaluasi.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Maskapai Penerbangan Ini Harus Bayar Kompensasi 39 Juta Gara-gara Sandaran Kursi Tak Bisa Direbahkan

2 menit lalu

Maskapai Penerbangan Ini Harus Bayar Kompensasi 39 Juta Gara-gara Sandaran Kursi Tak Bisa Direbahkan

Pnumpang maskapai penerbangan ini merasa diperlakukan sebagai penumpang kelas ekonomi meski sudah bayar kelas bisnis.

Baca Selengkapnya

Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

2 jam lalu

Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

Bea Cukai sedang disorot karena kasus bea masuk impor yang mahal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan ada sejumlah aduan serupa.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

20 jam lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Ini 17 Bandara Internasional dan 17 Bandar Udara yang Turun Status

1 hari lalu

Ini 17 Bandara Internasional dan 17 Bandar Udara yang Turun Status

Kementerian Perhubungan memutuskan hanya ada 17 bandar udara yang berstatus bandara internasional dari semula 34 buah.

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

1 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

2 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

2 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

2 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Tetapkan 17 Bandara Internasional, Berikut Daftarnya

3 hari lalu

Kemenhub Tetapkan 17 Bandara Internasional, Berikut Daftarnya

Kemenhub akan terus mengevaluasi penataan bandara secara umum, termasuk bandara internasional.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

3 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya