TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan enggan menanggapi lebih jauh soal praktik mafia minyak goreng setelah bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku tak menutup mata kalau praktik mafia ada dalam kegiatan perdagangan.
"Ya perdagangan itu biasa, ada yang pingin (kepingin) untung lebih, ada yang, ya biasalah itu ya," kata dia saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang menjadi bahan baku minyak goreng. Mereka adalah pejabat perusahaan swasta hingga Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.
Zulkifli menilai masalah minyak goreng saat ini bukan soal ada atau tidaknya mafia. Masalah yang terjadi, kata dia, karena booming harga yang membuat pemilik CPO langsung menjualnya.
Selain itu, ada keterlambatan untuk mengantisipasi lonjakan harga, pelonggaran domestic market obligation (DMO), dan akhirnya pabrik-pabrik kekurangan CPO. "Ini harga (CPO) bagus tapi jadi masalah, ini yang harus kita urai," ujarnya.
Zulkifli mengklaim sudah tahu penyebab harga minyak goreng di pasar masih mahal. "Saya sudah tahu sebabnya, sudah kami perbaiki jalan keluarnya, sebulan dua bulan beras, Insya Allah," ujarnya.
Tak hanya soal harga, Zulkifli bicara tentang perubahan kemasan minyak goreng curah. Secara bertahap, kata dia, pemerintah akan mulai mengembangkan minyak kemasan sederhana. "Jadi doakan semoga minyak curah satu bulan dua bulan target kita terlaksana," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Baca juga: Airlangga: Pajak Karbon PLTU Batu Bara Berlaku Mulai Juli
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
