TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan memberikan lampu hijau untuk pembangunan dua bandara di bagian selatan Pulau Jawa, yaitu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan di Banyumas, Jawa Tengah.
"Besok (Jumat, 9 September 2016), Ditjen Perhubungan Udara akan ke Banyumas, selanjutnya, minggu berikutnya, ke Tulungagung untuk meninjau langsung ke lokasi," kata Direktur Bandara Kementerian Perhubungan Yudhi Sari Sitompul di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 7 September 2016.
Menurut Yudhi, peninjauan langsung ke lokasi dilakukan guna mencari alternatif mana yang memenuhi syarat untuk dijadikan bandara.
"Jadi kita akan mencari alternatif dulu lokasinya. Di Tulungagung, meskipun sudah ada kesepakatan dukungan dari delapan bupati di sekitarnya, belum tentu juga direalisasikan karena harus melihat dari semua aspek," katanya.
Ia menambahkan, peninjauan lokasi dilakukan bersama dengan PT Angkasa Pura I (Persero), perusahaan milik negara yang mengelola bandara di wilayah itu.
"Pembangunan bandara pada dua wilayah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo, sejalan dengan tingginya kebutuhan akan bandara di Pulau Jawa," ujar Yudhi.
Pembangunan bandara, terutama di selatan Pulau Jawa, dinilai perlu mengingat ruang udara lintas selatan akan dibuka untuk penerbangan komersial. Selama ini penerbangan lintas selatan hanya bisa digunakan untuk penerbangan militer.
Meski begitu, ujar Yudhi, segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan kajian yang disampaikan dalam masterplan yang disepakati para bupati.
"Jadi dilihat dulu, kita bawa alat ukur, kita survei dulu. Itu kan ada aturan untuk menetapkan lokasi pembangunan bandara, setidaknya delapan yang harus dipenuhi, banyak sekali," ujarnya.
Untuk itu, menurut Yudhi, pemerintah akan menyiapkan peraturan presiden untuk membuka ruang udara di bagian selatan yang diperuntukkan bagi penerbangan sipil, dari yang selama ini dipakai untuk keperluan khusus.
Sebelumnya diberitakan, Kabupaten Tulungagung dinilai sebagai wilayah yang cocok untuk bandar udara di kawasan selatan Pulau Jawa.
Inisiasi pendirian bandara disampaikan delapan kepala daerah, yaitu Bupati Madiun Muhtarom, Bupati Magetan Sumantri, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Pacitan Indartato, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Blitar Rijanto, dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.
Meski mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat, hingga kini delapan kepala daerah tersebut belum bermufakat soal lokasi pendirian bandara.
Mereka justru menyerahkan pilihan tersebut pada survei dan kajian Kementerian Perhubungan untuk menentukan daerah mana yang dipilih.
ANTARA
