TEMPO Interaktif, Jakarta:– Pengeluaran dari pos anggaran kebijakan Bank Indonesia hingga September 2011 mencapai Rp 28 triliun. Sampai akhir tahun ini pengeluaran diperkirakan Rp 31,74 triliun.
Sebagian besar pengeluaran tersebut digunakan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui operasi pasar terbuka. Sampai akhir tahun, diperkirakan biaya operasi pasar sebesar Rp 30 triliun.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi Mitroadmodjo menuturkan, Senin 24 Oktober 2011, perkiraan realisasi pengeluaran anggaran tahun ini lebih kecil dari perkiraan semula yang sebesar Rp 45,1 triliun.
Rendahnya realisasi itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, turunnya suku bunga acuan, BI Rate, dari 6,75 persen menjadi 6,5 persen. Penurunan ini memperkecil biaya operasi pasar.
Kedua, adanya imbal hasil dari instrumen Surat Utang Negara (SUN). "BI sudah punya SUN Rp 59 triliun," kata dia. Imbal hasil ini akan menambah pendapatan 2012. Sedangkan pengeluaran anggaran kebijakan 2012 turun menjadi Rp 41,6 triliun.
Baca Juga:
Seusai rapat kerja dengan Dewan Gubernur BI, Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Aziz menyebutkan penerimaan Bank Indonesia tahun ini tidak memenuhi target.
Akibatnya, cadangan modal BI diperkirakan tergerus hingga di bawah Rp 2 triliun pada 2012. Adapun tahun ini, cadangan modal masih aman di kisaran Rp 7 triliun.
"Karena itu, BI datang ke pemerintah, dan pemerintah datang ke DPR untuk mendapatkan suntikan kalau modal tergerus di bawah Rp 2 triliun," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Undang-Undang Bank Indonesia mewajibkan modal bank sentral sekurang-kurangnya Rp 2 triliun. Jika kurang, modal itu harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10 persen dari seluruh kewajiban moneter.
Anggaran tahunan Bank Indonesia terbagi dalam dua pos, yaitu anggaran operasional berupa pengelolaan gaji dan penghasilan lain serta anggaran kebijakan berupa beban pengendalian moneter.
Komponen pengendalian moneter antara lain biaya operasi pasar terbuka, pengelolaan devisa, dan pinjaman luar negeri. Akhir tahun lalu, DPR dan Bank Indonesia menyepakati asumsi surplus anggaran operasional sebesar Rp 17,35 triliun dan pengeluaran anggaran kebijakan Rp 45,1 triliun. Pada 2010, pengeluaran anggaran kebijakan sekitar Rp 37,4 triliun.
EKA UTAMI APRILIA | MARTHA THERTINA | EFRI
