Begini Kritik Susi terhadap Proyek Reklamasi Teluk Kendari

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Kendari - Menteri Perikanan dan Kelautan RI Susi Pudjiastuti mengkritik proyek reklamasi di kawasan Teluk Kendari. Proyek reklamasi Teluk kendari itu dinilai hanya akan menghancurkan teluk yang semula merupakan kawasan yang indah bakal berubah menjadi daratan.

    "Suatu saat Teluk Kendari sudah tidak indah, tetapi hitam dan berbau. Nanti bagaimana ikan-ikan tidak masuk lagi sampai ke dalam. Barangkali ini yang harus dijaga," ujar Menteri Susi saat menjadi pembicara dalam 1st International Seminar on Sustainability in The Marine Fisheries Sector (ISSMFS) 2017 di Auditorium Mokodompit Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sabtu 16 September 2017.

    Baca: Menteri Susi: Reklamasi Harus Sesuai Arahan Presiden Jokowi

    Proyek reklamasi itu dalam rangka pembangunan tambat labuh Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Pembangunan tambat berlabuh yang sedang dikerjakan Walikota Asrun ini disebut-sebut akan membuat teluk kendari menjadi sempit, sehingga sedimentasi juga makin tinggi dan akhirnya membuat pendangkalan  semakin cepat.

    Proyek tambat labuh merupakan bagian dari program smart point. Proyek ini menelan anggaran Rp 66 miliar dan dimulai sejak tahun 2015.

    Menteri Susi menyebut, visi menjadikan laut masa depan bangsa belum diimplementasikan di Kendari. Hal ini terlihat karena masih banyak yang menjadikan laut itu tempat pembuangan sampah. "Jangan sampai Teluk Kendari seperti Teluk Jakarta. Jakarta sudah hancur teluknya. Air lautnya sudah hitam, mau berenang saja harus satu jam ke tengah laut baru dapat air yang agak jernih," katanya.

    Susi juga memberi saran kepada Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata untuk membuat insentif kepada masyarakat agar memutar beranda rumahnya. Hal ini berarti halaman depannya menjadi laut, halaman belakangnya menjadi jalan raya.

    Kalau ada masyarakat yang mau membangun seperti itu, kata Susi, pemerintah memberikan insentif. “Jadi akhirnya laut menjadi beranda di depan rumah kita. Kalau kita jadikan beranda rumah depan kita pun pasti akan jaga, karena kita tidak mau buang sampah di rumah depan," katanya.

    ROSNIAWANTY FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.