Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Pertimbangkan Usulan Penghapusan PPN bagi Semua Buku

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang mempertimbangkan usulan peniadaan pajak pertambahan nilai (PPN) semua buku. Usulan tersebut muncul saat penulis dan penerbit memanfaatkan isu terkait pajak untuk penulis.

“Kita akan mendengar dan kita akan kalkulasi kebutuhannya. Kalau itu masuk akal dari segi kebutuhan nasional, nanti akan kita lakukan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu 13 Agustus 2017.

Simak:  Sri Mulyani Sebut Ada Sekitar 1.500 Importir Bandel

Sebelumnya beberapa pelaku di industri perbukuan, seperti penulis, penerbit dan juga organisasi penerbitan meminta pemerintah  menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) buku. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.011/2013, buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pelaku industri perbukuan meminta pembebasan pajak tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi buku pelajaran dan agama tetapi juga semua jenis buku. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Minimal PPN, PPN pada saat penjualan itu yang mungkin bisa dihapuskan, kalau bisa semua buku itu tidak ada PPN lah saat penjualan," kata Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI Rosidayati Rozalina, saat ditemui Tempo, di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Sabtu 9 September 2017.

Sri Mulyani mengatakan masalah pajak penerbitan buku ini harus ditelaah secara menyeluruh. Ia mengatakan seluruh ekosistem penerbitan buku mulai dari pembuatan buku oleh penulis,  percetakan, bahan bakunya kertas, hingga proses daur ulang harus dikaji ulang baik buruknya.

“Kita akan coba manage. Kalau semuanya minta exception akan kita lihat berapa ongkosnya, berapa penerimaan yang hilang. Tetapi kalau benefitnya lebih besar tidak apa-apa,” kata Sri Mulyani.



ALFAN HILMI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Ungkap Investor Pertanyakan Siapa yang Jadi Pengganti Luhut dan Sri Mulyani di 2024

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan kebaya encim saat berjalan di catwalk acara Istana Berkebaya di Istana Merdeka, Ahad, 6 Agustus 2023. (Instagram/@smindrawati)
Ekonom Ungkap Investor Pertanyakan Siapa yang Jadi Pengganti Luhut dan Sri Mulyani di 2024

Ekonom Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan investor mempertanyakan siapa pengganti Luhut dan Sri Mulyani pada pemerintahan baru 2024 mendatang.


Mengenal Apa Itu Defisit APBN

9 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Mengenal Apa Itu Defisit APBN

Menkeu mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).


Pertamina Usul Kendaraan Tak Bayar Pajak Tak Bisa Isi BBM Subsidi

9 jam lalu

Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022. ANTARA/Muhammad Adimaja
Pertamina Usul Kendaraan Tak Bayar Pajak Tak Bisa Isi BBM Subsidi

PT Pertamina mengusulkan agar kendaraan bermotor yang tidak bayar pajak, tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar minyak BBM subsidi.


Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan situasi global masih penuh dengan ketidakpastian.


Spanyol Destinasi Favorit untuk Digital Nomad

11 jam lalu

Ilustrasi diigtal nomad. Unsplash.com/David L. Espina Rincon
Spanyol Destinasi Favorit untuk Digital Nomad

Menurut sebuah penelitian Spanyol menduduki peringkat pertama negara yang paling disukai di dunia untuk digital nomad


DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maafnya karena penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan yang terakhir dari kabinet Jokowi.


APBN 2024 Ditetapkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
APBN 2024 Ditetapkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menyiapkan APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun, untuk apa saja?


Defisit APBN 2024 Didesain 2,29 Persen, Sri Mulyani Janji Pembiayaan Akan Terus Dijaga

12 jam lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Defisit APBN 2024 Didesain 2,29 Persen, Sri Mulyani Janji Pembiayaan Akan Terus Dijaga

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB.


Bidik Target Pendapatan Negara Rp 2.802,3 Triliun pada 2024, Ini Strategi Sri Mulyani

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Bidik Target Pendapatan Negara Rp 2.802,3 Triliun pada 2024, Ini Strategi Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati mengungkap beberapa strategi untuk mencapai target pendapatan negara pada 2024 mendatang.


Terkini: Sejumlah Hal yang Dibahas saat Puan Jenguk Luhut, Jokowi Akan Atur Pajak Film

13 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) di tengah masa pemulihan kesehatannya, di Singapura, Selasa, 28 Desember 2023. (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Terkini: Sejumlah Hal yang Dibahas saat Puan Jenguk Luhut, Jokowi Akan Atur Pajak Film

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari cerita Menteri Luhut Pandjaitan dijenguk oleh Ketua DPR Puan Maharani di Singapura.