Sri Mulyani Pertimbangkan Usulan Penghapusan PPN bagi Semua Buku

Reporter

Editor

Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang mempertimbangkan usulan peniadaan pajak pertambahan nilai (PPN) semua buku. Usulan tersebut muncul saat penulis dan penerbit memanfaatkan isu terkait pajak untuk penulis.

“Kita akan mendengar dan kita akan kalkulasi kebutuhannya. Kalau itu masuk akal dari segi kebutuhan nasional, nanti akan kita lakukan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu 13 Agustus 2017.

Simak:  Sri Mulyani Sebut Ada Sekitar 1.500 Importir Bandel

Sebelumnya beberapa pelaku di industri perbukuan, seperti penulis, penerbit dan juga organisasi penerbitan meminta pemerintah  menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) buku. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.011/2013, buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pelaku industri perbukuan meminta pembebasan pajak tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi buku pelajaran dan agama tetapi juga semua jenis buku. 

“Minimal PPN, PPN pada saat penjualan itu yang mungkin bisa dihapuskan, kalau bisa semua buku itu tidak ada PPN lah saat penjualan," kata Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI Rosidayati Rozalina, saat ditemui Tempo, di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Sabtu 9 September 2017.

Sri Mulyani mengatakan masalah pajak penerbitan buku ini harus ditelaah secara menyeluruh. Ia mengatakan seluruh ekosistem penerbitan buku mulai dari pembuatan buku oleh penulis,  percetakan, bahan bakunya kertas, hingga proses daur ulang harus dikaji ulang baik buruknya.

“Kita akan coba manage. Kalau semuanya minta exception akan kita lihat berapa ongkosnya, berapa penerimaan yang hilang. Tetapi kalau benefitnya lebih besar tidak apa-apa,” kata Sri Mulyani.



ALFAN HILMI






Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

11 jam lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

17 jam lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

17 jam lalu

Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

Kanye West tidak bisa mengambil uang yang ada dalam rekening itu yang totalnya sebesar Rp 1,1 triliun atas dugaan mengemplang pajak.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

20 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.


52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

1 hari lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

1 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

2 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

2 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

2 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

3 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.