Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Pertimbangkan Usulan Penghapusan PPN bagi Semua Buku

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang mempertimbangkan usulan peniadaan pajak pertambahan nilai (PPN) semua buku. Usulan tersebut muncul saat penulis dan penerbit memanfaatkan isu terkait pajak untuk penulis.

“Kita akan mendengar dan kita akan kalkulasi kebutuhannya. Kalau itu masuk akal dari segi kebutuhan nasional, nanti akan kita lakukan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu 13 Agustus 2017.

Simak:  Sri Mulyani Sebut Ada Sekitar 1.500 Importir Bandel

Sebelumnya beberapa pelaku di industri perbukuan, seperti penulis, penerbit dan juga organisasi penerbitan meminta pemerintah  menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) buku. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.011/2013, buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pelaku industri perbukuan meminta pembebasan pajak tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi buku pelajaran dan agama tetapi juga semua jenis buku. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Minimal PPN, PPN pada saat penjualan itu yang mungkin bisa dihapuskan, kalau bisa semua buku itu tidak ada PPN lah saat penjualan," kata Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI Rosidayati Rozalina, saat ditemui Tempo, di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Sabtu 9 September 2017.

Sri Mulyani mengatakan masalah pajak penerbitan buku ini harus ditelaah secara menyeluruh. Ia mengatakan seluruh ekosistem penerbitan buku mulai dari pembuatan buku oleh penulis,  percetakan, bahan bakunya kertas, hingga proses daur ulang harus dikaji ulang baik buruknya.

“Kita akan coba manage. Kalau semuanya minta exception akan kita lihat berapa ongkosnya, berapa penerimaan yang hilang. Tetapi kalau benefitnya lebih besar tidak apa-apa,” kata Sri Mulyani.



ALFAN HILMI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Sri Mulyani menjawab pendek ketika ditanya soal kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga.


DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

1 hari lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

INTACT Australia adalah satu-satunya pusat pajak Indonesia di Australia dan salah satu dari dua pusat internasional di dunia


APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan defisit yang menyentuh 2,7 %


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

1 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Lanjutkan Penguatan, Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.136 per Dolar AS

2 hari lalu

Pegawai tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Penukaran Valuta Asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Rupiah spot berbalik melemah pada perdagangan Kamis (20/6) pagi. Pukul 09.10 WIB, rupiah spot ada di level Rp 16.391 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,16% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.365 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Lanjutkan Penguatan, Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.136 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah hari ini ditutup menguat 58 poin menjadi Rp 16.136 per dolar AS.


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

2 hari lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


5 Fakta Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024

3 hari lalu

Petugas menunggu jaringan aplikasi  BBM subsidi normal kembali dan mengarahkan pembeli untuk menggunakan BBM non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Terkait penjualan BBM bersubsidi pengelola SPBU memilih menutup penjualan karena tidak berani menjual BBM bersubsidi tanpa melalui aplikasi resmi yang sedang error.  Tempo/Budi Purwanto
5 Fakta Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024

Melalui pembatasan BBM bersubsidi ini, pemerintah berharap beban keuangan negara bisa dikurangi, sekaligus mengurangi polusi.


Terpopuler: Erick Thohir Dukung Investigasi Penyebab Ganguan Server PDNS, Ekonom Core Beberkan Dampak Defisit Anggaran bagi Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Erick Thohir Dukung Investigasi Penyebab Ganguan Server PDNS, Ekonom Core Beberkan Dampak Defisit Anggaran bagi Pemerintahan Prabowo

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi perihal indikasi penyebab serangan siber Ransomware di server PDNS.